Inflasi Bisa Balik ke ‘Jalan yang Benar’ Karena Ramadan

JAKARTA, investor.id – Meski terjadi deflasi dalam dua bulan beruntun tetapi pemerintah optimis bahwa inflasi akan kembali ke ‘jalan yang benar’ atau ke situasi normal pada Maret 2025. Lantaran terdapat momentum Ramadan dan Lebaran, yang secara historis turut mendorong terjadinya lonjakan inflasi.

“Untuk daya beli di bulan Ramadan ini, inflasinya akan naik karena pengaruh bulan Ramadan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (10/3/2025).

Meskipun pada Januari dan Februari 2025 terjadi deflasi, Airlangga optimis daya beli masih terjaga. Karena musabab deflasi pada bulan-bulan tersebut terjadi setelah ada diskon tarif listrik hingga 50%, yang merupakan komponen harga diatur pemerintah (administered price).

Sementara itu, komponen inflasi inti tetap mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi inti (core inflation) secara tahunan pada Januari 2025 adalah 2,36% lalu meningkat jadi 2,48% pada Februari 2025.

“Kemarin deflasi komponen administered price, karena diskon tarif listrik 50%. Dari core inflation masih naik,” kata dia.

Di sisi lain, Airlangga juga meyakini kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2025 dalam bentuk tunai bagi pengemudi ojek online atau ojol dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat.

“Kalau THR kita berharap bisa mengangkat perekonomian terutama meningkat daya beli,” tegas Airlangga.

Airlangga mengatakan bahwa kebijakan pemberian THR untuk pengemudi ojek online sudah dipersiapkan pemerintah melalui kementerian teknis, khususnya oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Untuk rincian kebijakan pemberian THR bagi ojek online akan diumumkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

“Kami sudah koordinasi berkali-kali, (formula) nanti diumumkan oleh Menaker,” kata Airlangga.

Namun, dia belum merinci tentang rincian kebijakan tentang pemberian THR untuk pengemudi ojek online. Sebab rincian formulasi kebijakan digodok oleh Kemenaker. “Formulanya disiapkan Kemenaker,” imbuh Airlangga.

Lebih Waspada

Editor: Prisma Ardianto