Ekonom: Pelonggaran TKDN akan Ganggu Kelangsungan Industri Dalam Negeri

JAKARTA, investor.id – Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikhawatirkan akan mengganggu daya saing industri di dalam negeri. Lantaran produk impor akan membanjiri pasar dalam negeri dalam jumlah besar.

“Jika negara tidak hati-hati, relaksasi ini hanya akan memperlebar banjir impor, mematikan industri lokal, dan menambah ketergantungan struktural terhadap produk asing,” ucap Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi pada Rabu (9/4/2025).

Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini hanya akan menyulitkan upaya Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap cermat dan berani memastikan bahwa setiap konsesi ekonomi harus memberi manfaat nyata dan berkeadilan bagi kepentingan nasional.

TKDN selama ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol dari tekad bangsa untuk membangun kemampuan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok nasional.

“Ketika pemerintah dengan mudahnya melonggarkan ketentuan tersebut tanpa kejelasan timbal balik yang setara dari pihak AS (Amerika Serikat), maka yang terjadi bukanlah diplomasi, melainkan bentuk pengikisan kedaulatan ekonomi secara perlahan,” terang Syafruddin.

Dia mengatakan, kebijakan perdagangan seperti penghapusan kuota impor atau pelonggaran tarif seharusnya tidak dilakukan secara gegabah, apalagi hanya demi meredam tekanan dagang dari negara besar seperti AS. Tarif dan kuota yang tidak optimal dapat menyebabkan distorsi impor, dan jika perubahan kebijakan dilakukan tanpa memperbaiki distorsi tersebut, maka kesejahteraan nasional justru bisa menurun.

Pelonggaran kuota yang dilakukan dalam kondisi ekonomi terbuka-kecil, seperti Indonesia, berisiko menciptakan efek tidak langsung yang merugikan, yaitu turunnya insentif bagi produksi domestik dan meningkatnya ketergantungan terhadap barang impor. Oleh karena itu, langkah semacam ini harus dipandu oleh prinsip optimalisasi, bukan kompromi politik.

“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dagang mendekatkan sistem perdagangan nasional ke arah yang lebih efisien dan berkeadilan, bukan justru memperdalam ketidakseimbangan struktural yang menggerus kedaulatan ekonomi,” tegas Syafruddin.

Kekhawatiran Jadi Nyata

Editor: Prisma Ardianto