Pemerintah Tetapkan Target Defisit Fiskal 2026 Sebesar 2,53% PDB

JAKARTA,investor.id - Pemerintah menetapkan target defisit dalam kisaran 2,48% sampai dengan 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026.   Kinerja fiskal harus terus dijaga sehat dan kredibel, dengan terus melakukan reformasi fiskal dalam rangka meningkatkan mobilisasi pendapatan, meningkatkan kualitas dan efisiensi belanja, serta inovasi pembiayaan untuk mendorong kinerja dan pemerataan kemajuan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan  kebijakan fiskal sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui strategi counter cyclical yang efektif dan tepat dari sisi timing pelaksanaan, dukungan kepada dunia usaha dan masyarakat yang terus  diperkuat, serta keberlanjutan fiskal yang dipastikan tetap terjaga.

“Dalam menghadapi tekanan global dan mengatasi masalah struktural nasional, kebijakan fiskal dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit fiskal dijaga pada kisaran 2,48% sampai dengan 2,53% PDB,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Selasa (20/5/2025).

Dia mengatakan  pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB. Untuk menggenjot pendapatan negara maka pemerintah harus tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, serta penyederhanaan administrasi. Optimalisasi perluasan basis pemajakan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang berbasis data dan risiko, termasuk dengan penggunaan Coretax dalam pengelolaan data dan perbaikan kebijakan perpajakan.

“Kepatuhan wajib pajak ditingkatkan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan seiring dengan implementasi reformasi administrasi, termasuk di dalamnya integrasi teknologi dan peningkatan kerja sama antarinstansi / antarlembaga,” tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut, penerapan dari Global Taxation Agreement  turut menjadi peluang bagi perluasan basis pajak melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur bagi sektor strategis yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi.

“Penguatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara,” terang dia.

Belanja negara  dialokasikan pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari PDB. Guna meningkatkan kualitas belanja negara maka pemerintah melakukan  efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Program unggulan nasional terus didorong, termasuk penguatan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan subsidi energi dan nonenergi juga terus disempurnakan dari sisi ketepatan sasaran, selaras dengan perbaikan akurasi data bagi program perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme penyaluran bansos, termasuk penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan.

“Pemerintah juga memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik, dan penguatan kemandirian daerah,” kata Sri Mulyani.

Editor: Arnoldus Kristianus