Ketua Banggar DPR RI: Penyusunan RAPBN 2026 Harus Realistis

JAKARTA,investor.id- Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Said Abdullah meminta pemerintah memikirkan target pendapatan negara yang realistis-optimistis dalam menyusun pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Pasalnya, pendapatan negara menjadi pilar penting untuk memastikan penganggaran berbagai program strategis.

“Termasuk untuk pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo di tahun depan yang sangat besar. Karena itu, emerintah perlu memikirkan target pendapatan negara yang realistis-optimistis," kata Said kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Pada tahun 2025 ini, menurut Said, pemerintah menghadapi tantangan untuk mengantisipasi shortfall pajak sebagai akibat rendahnya harga komoditas ekspor, menurunnya sejumlah pabrikan karena berbagai faktor tekanan ekonomi dan persaingan usaha, serta turunnya tingkat konsumsi rumah tangga.

Menurut dia, situasi seperti itu tampaknya berlanjut di tahun 2026 mendatang. Karena itu, perlu kebijakan ekstensifikasi perpajakan, setidaknya dari sisi cukai, tarif minerba, dan sektor digital untuk mencapai target pendapatan negara yang realistis dan optimistis.

“Pemberlakuan core tax system sebagai strategi untuk membangun administrasi perpajakan yang handal di tahun depan harus mempertimbangkan kesiapan literasi wajib pajak, dan memastikan kesiapan dan keamanan sistem," tutur Said.

Said juga menekankan penguatan dan percepatan program ketahanan, yakni redistribusi lahan. Menurut dia, pemerintah perlu melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan perkebunan rakyat, menyiapkan tenaga kerja terampil pedesaan untuk pengelolaan redistribusi lahan, dan dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir untuk mendorong efisiensi produksi.

Begitu juga dengan sektor ketahanan energi. Menurut Said, program pembangunan lima kilang minyak bumi perlu dilanjutkan, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tersendat, sebagai strategi untuk menambah kapasitas pengolahan minyak nasional agar tidak bergantung pada impor.

"Di lain pihak kontribusi program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) perlu lebih besar lagi porsinya dalam produksi dan konsumsi energi nasional, serta memperbaiki mismatch energi nasional dari sisi produksi, konsumsi, dan kemampuan energi nasional kita," jelas dia.

Lebih lanjut, Said mengatakan pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal.

Selain itu, tutur dia, pemerintah perlu menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai bahan baku penopang produk produk industri dalam negeri untuk menghasilkan produk manufaktur yang memenuhi rantai pasok global.

“Pemerintah juga perlu memastikan tidak berlanjut offshoring, yakni hengkangnya industri di dalam negeri, dan memilih lokasi baru di luar negeri untuk berproduksi," pungkas Said.

Editor: Emanuel