Kritik Pemerintah, Fraksi PKB : Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Tak Sejalan dengan Visi 8%

JAKARTA,investor.id - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% sampai 5,8% dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 tidak mencerminkan ambisi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang sebesar 8%.

Anggota Fraksi PKB Rifqy Abdul Halim  mengatakan  rentang target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 cukup konservatif dan kurang optimis apabila dikaitkan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan  pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir periode pemerintahan.

“Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 lebih optimis sebesar 5,6% sampai 6% atau lebih tinggi dari proyeksi pemerintah,” ucap Rifqy dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Selasa (27/5/2025).

Dia mengatakan target pertumbuhan 6% dapat tercapai bila  pemerintah dapat meningkatkan ketahanan ekonomi domestik dengan mendorong konsumsi rumah tangga meningkatkan arus investasi ke dalam negeri yang bersifat padat modal dan padat karya, memperbesar volume ekspor, melakukan penguatan daya beli masyarakat, serta percepatan program makan bergizi gratis (MBG).

“Demikian juga dengan langkah strategis untuk memastikan bahwa hilirisasi dan transformasi digital serta ekonomi berjalan sesuai target dan rentang waktu yang ditetapkan,” kata Rifqy.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Charles Meikyansyah mengatakan  pihaknya menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,2% hingga 5,8% realistis dan optimis, namun capaian tersebut membutuhkan strategi yang terarah, implementasi kebijakan yang konsisten dan tepat sasaran terutama dalam melakukan stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja.

“Fraksi Partai Nasdem memberikan perhatian khusus atas kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB, meskipun tumbuh sebesar 4,98% secara tahunan pada tahun 2024, angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%,” kata Charles.

Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya pekerjaan informal dan penurunan produktivitas sektoral. Untuk program MBG diharapkan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam bentuk penciptaan lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung.

“Kami mendorong agar kebijakan ini: menggunakan mekanisme distribusi yang berpihak pada pelaku usaha lokal dan komunitas sekolah, melibatkan pemerintah daerah, koperasi, dan UMKM dalam eksekusinya, dimonitor dengan sistem digital yang transparan dan akuntabel serta memprioritaskan daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) dan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi,” terang Charles.

Editor: Arnoldus Kristianus