Meski APBN Surplus, Kebijakan Efisiensi Anggaran Tetap Perlu Dievaluasi

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melaporkan surplus APBN sebesar Rp 4,3 triliun pada April 2025, setelah tiga bulan berturut-turut mengalami defisit. Meski surplus tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih longgar, kebijakan efisiensi anggaran dinilai tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Wakil Direktur LPEM FEB UI, Jahen Fachrul Rezki, menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar soal memangkas belanja, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata terhadap perekonomian.

“Efisiensi itu harus berdampak. Kalau realokasi belanja justru mengarah ke sektor-sektor yang tidak produktif atau program populis yang minim multiplier effect, maka surplus fiskal tidak akan cukup menolong perlambatan ekonomi yang sedang terjadi,” kata Jahen saat dihubungi pada Selasa (27/5/2025).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87% atau lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Salah satu penyebab utamanya adalah perlambatan belanja pemerintah, yang tercatat mengalami kontraksi hingga 1,38%.

“Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus memastikan bahwa strategi efisiensi anggaran tidak bertentangan dengan kebutuhan stimulus di tengah ekonomi yang sedang melambat,” tambah Jahen.

Lebih lanjut, Jahen mengingatkan bahwa sekitar 10% dari PDB nasional sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penopang utama pertumbuhan, pemerintah seharusnya berperan lebih aktif dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Kami apresiasi program insentif dan subsidi listrik yang akan digelontorkan pertengahan tahun ini. Tapi yang lebih krusial adalah timing dan efektivitasnya. Jangan sampai terlambat merespons perlambatan ekonomi yang sudah tampak sejak awal tahun,” jelas dia.

Meskipun sisi penerimaan negara menunjukkan optimisme, terutama saat musim pelaporan pajak tahunan, Jahen menilai momentum surplus fiskal harus dimanfaatkan dengan bijak. Ia mendorong pemerintah untuk fokus pada sektor-sektor yang dapat memberikan dampak berantai terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.

“Jangan sampai efisiensi anggaran malah jadi kontra-siklus. Di saat ekonomi butuh dorongan, justru belanja dikurangi. Ini berbahaya,” tegasnya.

Sejumlah ekonom juga menyebut perlunya kajian berbasis bukti (evidence-based policy) dalam menentukan pos-pos anggaran prioritas, terutama menyangkut proyek infrastruktur, pendidikan, dan program perlindungan sosial.

“Kalau 60% perekonomian kita ditopang oleh sektor informal, maka intervensi pemerintah harus tepat sasaran agar sektor ini tetap hidup dan mendorong pertumbuhan,” pungkas Jahen.

Editor: Prisma Ardianto