Banggar DPR Minta Pemerintah Tunda Rencana Efisiensi Anggaran Tahun 2026

JAKARTA, investor.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah perlu menangguhkan rencana efisiensi anggaran belanja yang akan dijalankan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Hal tersebut perlu dilakukan sembari melihat kondisi pertumbuhan ekonomi domestik,

“Kalau melihat kebutuhan pemerintah, program-program pemerintah saat ini, dimana pemerintah melakukan efisiensi 2025, bahkan akan dilanjutkan 2026, lebih baik menurut hemat saya keinginan itu untuk sementara ditangguhkan dulu,” ucap Ketua Banggar Said Abdullah di Kompleks Parlemen pada Selasa (27/5/2025).

Menurut dia, kinerja perekonomian domestik sedang mengalami tantangan berat. Oleh karena itu perlu sinergi seluruh pemangku kepentingan agar perekonomian berjalan optimal. Rasio pendapatan negara ditargetkan pada kisaran 11,71% hingga 12,22% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan rasio belanja negara dialokasikan dalam kisaran 14,19% sampai 14,75% dari PDB.

“Tantangannya memang berat, tapi tantangan itu harus kita lalui bersama. Best effort terus dilakukan oleh pemerintah, karena penerimaan negara baik pajak maupun cukai, termasuk PNBP di dalamnya, pemerintah memang punya tantangan yang sangat berat, untuk memenuhi target APBN 2026,” terang Said.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, perang tarif perdagangan, konflik geopolitik dan dinamika global lainnya, yang ikut memberikan dampak terhadap kondisi dalam negeri baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya. Oleh karena itu pemerintah harus meredam dampak tekanan perekonomian global tersebut dengan menjalankan kebijakan yang tepat.

“Merespons hal-hal tersebut maka dibutuhkan kebijakan negara yang tepat dalam mengintervensi situasi sehingga dapat menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat,” kata Puan.

Dia menyatakan, DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan-kebijakan negara yang diperlukan pemerintah untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

“Semua inisiatif dalam menyelesaikan tantangan pembangunan nasional, pada akhirnya dibatasi oleh kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu diperlukan program prioritas dan kerja-kerja yang terencana, terukur, dan terkoordinasi,” kata Puan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa efisiensi anggaran belanja negara tetap akan menjadi acuan dalam menggodok APBN 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kualitas belanja agar lebih produktif dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi dan dari hasil tersebut tentu nanti penyusunan APBN 2026 dengan menggunakan seluruh evaluasi tahun ini (2025) yang sudah dilakukan,” ujar Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto