Sri Mulyani Pastikan Subsidi Listrik 50% Batal

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah membatalkan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% yang rencananya diberikan pada Juni-Juli 2025. Stimulus tersebut dibatalkan karena proses penganggaran yang tidak memungkinkan.

“Kami sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli. Kami memutuskan (diskon listrik ini) tak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2025).

Sebagai gantinya, Sri Mulyani bilang pemerintah akan dialokasikan anggaran untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta perbulan.

“Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean untuk betul-betul pekerjaan (dengan upah) di bawah Rp 3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita menargetkan untuk bantuan subsidi upah,” tutupnya.

Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,44 triliun untuk mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi yang akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025. Terdapat lima paket stimulus tersebut antara lain, diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Ia menjelaskan, dinamika geopolitik dan geoekonomi global saat ini menjadi salah satu pendorong pemerintah untuk menyalurkan berbagai bentuk insentif guna menjaga daya beli dan kestabilan ekonomi nasional.

“Pemerintah secara aktif terus mengkaji dan mengambil langkah mitigasi atas tekanan global tersebut. Setiap kebijakan yang menggunakan APBN tentunya disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku,” ungkap Sri Mulyani.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 23,59 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya, Rp 850 miliar, berasal dari sumber pendanaan di luar APBN. Diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi, antara lain:

1. Diskon transportasi, senilai Rp 0,94 triliun dari APBN,

2. Diskon tarif tol, senilai Rp 0,65 triliun dari non APBN,

3. Penebalan bantuan sosial, Rp 11,93 triliun dari APBN,

4. Bantuan subsidi upah (BSU), Rp 10,72 triliun dari APBN, dan

5. Perpanjangan diskon iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), senilai Rp 0,2 triliun dari non APBN.

Editor: Prisma Ardianto