Bank Dunia Revisi Batas Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Sentuh 194 Juta Jiwa

JAKARTA,investor.id - Bank Dunia memutuskan untuk memperbarui purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli dari yang sebelumnya PPP 2017 menjadi PPP 2021. Oleh karena itu terjadi perubahan garis kemiskinan dalam penentuan jumlah penduduk miskin semua negara termasuk Indonesia.

Dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform  disebutkan bahwa dengan adanya PPP 2021 maka terjadi revisi terhadap garis kemiskinan global. Tiga garis kemiskinan global telah direvisi dari US$ 2,15 menjadi US$ 3 dari US$ 3,65; menjadi US$ 4,2, dan dari US$ 6,85 menjadi US$ 8,3.

“Bank Dunia merevisi estimasi kemiskinan dan ketimpangan yang diterbitkan sebelumnya dan kini mencakup estimasi yang diperkirakan hingga 2025,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Selasa (10/6/2025).

Hal ini terus berimbas ke peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia. Dengan standar baru ini maka persentase jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 68,25% di tahun 2024. Badan Pusat Statistik memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 284,4 juta penduduk. Dari perhitungan berdasarkan  data-data tersebut maka jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 194 juta jiwa.

Bank Dunia memandang dengan adanya revisi PPP mencerminkan data terbaru tentang garis kemiskinan nasional ini yang menyiratkan revisi ke atas lebih dari yang disarankan oleh perubahan harga murni, terutama untuk garis kemiskinan internasional, serta garis kemiskinan khas negara-negara berpenghasilan menengah ke atas.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 8,57%, menurun 0,46% terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79% poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang terhadap Maret 2023.

BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Tahun 2024, Susenas dilaksanakan pada bulan Maret dengan cakupan 345.000 rumah tangga di seluruh Indonesia, dan pada bulan September dengan cakupan 76.310 rumah tangga. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif.

Adapun perhitungan tersebut menggunakan garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.433,00 (74,5%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp151.809,00 (25,5%).

Editor: Arnoldus Kristianus