Sri Mulyani Tegaskan Anggaran Pendidikan di Bawah 20% Bukan Disengaja

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada kesengajaan untuk membuat realisasi anggaran pendidikan di bawah 20% dari APBN. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (22/7/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, Kemenkeu selalu menargetkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Namun, realisasinya tidak sesuai karena kebutuhan belanja negara secara keseluruhan bergerak dinamis.

Dia mencontohkan, APBN yang meliputi belanja barang bergerak bergerak naik tahun lalu akibat El Nino, sehingga pemerintah harus mengerahkan bantuan sosial (bansos). Pos subsidi, kompensasi, dan pembayaran bunga utang juga bisa bergerak naik, bahkan melambung tinggi.

Sri Mulyani menyebutkan bahwa belanja kompensasi subsidi pernah naik dari Rp 350 triliun menjadi Rp 550 triliun pada 2022. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBN harus hati-hati, sekalipun terjadi dinamika yang membuat salah satu pos membengkak. Menggembungnya pos anggaran tertentu itu yang pada gilirannya membuat porsi belanja anggaran pendidikan jadi menciut.

“Sehingga 20% anggaran pendidikan itu bisa saja menjadi turun, hanya karena subsidinya menggelembung atau karena biaya. Secara desain waktu RUU APBN, kami sudah targetkan 20%,” tegas Sri Mulyani dalam rapat Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Selasa (22/07/2025).

Sri Mulyani menuturkan, Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara bertugas untuk mengelola kas negara dengan bijak. APBN bukan hanya fokus untuk pendidikan, tapi sektor lain juga perlu diperhatikan secara merata.

“Kita benar-benar memperhatikan kualitas belanja pendidikan, namun APBN itu tetap merupakan instrumen yang mengelola begitu banyak tujuan, fungsi, kebutuhan dari rakyat dan perekonomian republik ini,” imbuh Menkeu.

Sri Mulyani menambahkan bahwa Kementerian Keuangan tidak ingin terkesan hanya menggugurkan kewajiban untuk memenuhi kuota 20% anggaran pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah membuat dana abadi pendidikan agar dana tersisa bisa dimanfaatkan dengan baik dan kualitas belanja negara juga tetap terjaga.

Dia pun menegaskan kembali bahwa pendidikan dan sektor lain dikelola bersama oleh Kemenkeu. Soal anggaran pendidikan tidak digunakan seluruhnya itu bukan dikorbankan untuk sektor lain, namun justru menyelamatkan anggaran pendidikan agar tidak menimbulkan dampak antar generasi.

“Saya masih ingat dulu kalau sudah mendekati September, maka diberikanlah K/L belanja tambahan. Misalnya dikasih Rp 80 triliun dalam tiga bulan itu harus dibelanjakan, untuk apa? Jangan sampai harus 20%, malah nanti sekolah yang pagarnya masih bagus jadi diganti,” kata wanita yang akrab disapa Ani itu.

Kritik Pedas dari DPR

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengkritik realisasi anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20% dari APBN. Ini mencederai konstitusi karena tidak sesuai yang diamanatkan UUD 1945.

Menurut Dolfie, jika melihat adanya cadangan dana pendidikan yang ditaruh pada pembiayaan, maka bisa dipastikan anggaran pendidikan tahun ini hanya mencapai 17%.

Ia menyayangkan tidak adanya perubahan dalam realisasi anggaran pendidikan sejak pemerintahan SBY dan Jokowi. Sebagai catatan, Sri Mulyani juga menjabat sebagai menteri keuangan di dua rezim pemerintahan itu.

“Jangan sampai kesimpulannya karena Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dari tahun 2007 sampai sekarang itu postur anggaran pendidikan tidak berubah,’’ ungkap Dolfie dalam rapat tersebut.

Dolfie menyoroti, sekitar 3% anggaran pendidikan yang tidak terealisasi nilainya bisa mencapai Rp 80 triliun. Dana ini cukup fantastis untuk memperkuat pendidikan di tanah air yang sekaligus dapat memenuhi alokasi 20% anggaran pendidikan.

Ia berharap adanya perubahan yang berarti untuk memaksimalkan anggaran pendidikan di pemerintahan baru. Kementerian Keuangan harus merancang pos belanja pendidikan dari awal, sehingga tidak terburu-buru pula digunakan di akhir tahun.

“Kalau tidak pernah diperbaiki, maka kita tidak akan pernah tercapai 20% anggaran pendidikan dari belanja negara,” tutur Dolfie.

Editor: Prisma Ardianto