Giliran Istana Klarifikasi Transfer Data Pribadi Warga RI ke AS

JAKARTA, investor.id – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi memberikan penjelasan terkait persoalan transfer data pribadi warga yang masuk dalam framework pernyataan bersama kesepakatan perdagangan dengan AS-Indonesia. Dia menyebu ketentuan yang dimaksud merujuk pada data komersial/bisnis antara kedua negara, bukan tidak menyangkut data yang bersifat pribadi.

“Jadi tujuan ini adalah semua komersial, bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain,” kata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Hasan menjelaskan, implementasi dalam transfer data itu nantinya akan mengarah kepada keterbukaan data pembeli dan penjual. Hal ini penting agar perdagangan berujung pada usaha yang produktif, bukan yang membahayakan.

“Jadi kalau barang tertentu itu dipertukarkan misalnya bahan kimia, itu kan bisa jadi pupuk ataupun bom. Gliserol sawit itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom. Pertukaran barang seperti ini, butuh namanya pertukaran data. Supaya tidak jadi hal hal yang di belakang nanti jadi produk yang membahayakan,” ucap Hasan.

Disampaikan Hasan, kesepakatan transfer data dengan AS telah berlandaskan pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan demikian, keamanan data pribadi warga negara Indonesia (WNI) tetap terjamin.

Hasan juga menyebut bahwa transfer data ini juga telah dilakukan sebelumnya ke berbagai negara seperti di Eropa sebagai bagian dari kesepakatan bilateral, dengan penerapan secara bertanggung jawab.

“Jadi kita hanya bertukar data berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi,” imbuh Hasan.

Hal senada juga diterangkan pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa transfer data ke AS yang dimaksud merupakan data komersial atau bisnis hasil olahan, bukan data pribadi warga RI. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto memastikan bahwa data pribadi penduduk Indonesia tetap terjaga.

“Pada prinsipnya, data pribadi tidak, data strategis yang menyangkut rahasia negara juga tidak, jadi data komersil saja,” tutur Haryo.

Sebelumnya, Gedung Putih telah merilis kerangka kerja (framework) dalam Kesepakatan Perdagangan Timbal Balik (Agreement on Reciprocal Trade) yang disepakati antara Indonesia dan AS. Kesepakatan ini hadir menyusul pemangkasan tarif impor untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Rilis Gedung Putih menyebutkan sejumlah ketentuan dalam kesepakatan perdagangan baru antara AS dan Indonesia. Salah satunya adalah “menghapus hambatan perdagangan digital” yang merupakan sebagian syarat agar tarif impor untuk Indonesia turun 19%. Bunyi poin ini menerangkan bahwa data pribadi bisa ditransfer ke AS.

“Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan pemindahan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat, melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia,” tulis salah satu poin dari laman resmi Gedung Putih, Selasa (22/7/2025) waktu setempat.

Editor: Prisma Ardianto