Pemerintah Belum Puas Ekonomi Tumbuh 5,12%

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mengaku belum puas atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,12% year on year (yoy) pada kuartal II-2025. Pemerintah mamandang kinerja perekonomian yang baik itu dapat dijadikan momentum memacu pertumbuhan lebih tinggi di masa mendatang.

“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tersebar di seluruh wilayah dari Aceh sampai Papua,” ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (5/8/2025).

Rachmat mengatakan, pihaknya mendorong agar pemerintah bisa menghadirkan pertumbuhan yang bersifat inklusif sehingga dampak pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk ke depannya, pemerintah bekerja keras agar kinerja perekonomian ekonomi kuartal II-2025 ini bisa tumbuh berkelanjutan dan mencapai target 5,2% di akhir tahun 2025.

“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar 5,05%. Angka ini harus kita syukuri. Karena ini adalah momentum kita untuk menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan datang,” kata Rachmat.

Sebelumnya pada kuartal I-2025 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87%. Lalu pada kuartal II-2025 terjadi pemulihan yaitu menjadi 5,12%. Menurut Rachmat, kinerja perekonomian pada kuartal II-2025 ini menjadi langkah awal bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk tumbuh bersama.

“Ini merupakan dari paduan untuk merencanakan pembangunan yang sudah disiapkan sejak tahun sebelumnya. Mulai dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan juga rencana pembangunan jangka menengah nasional yang sudah disiapkan bersama K/L lain,” tutur Rachmat.

Dia menambahkan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi harus dimulai dari belanja pemerintah yang efisien dan terarah, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kami dari Kementerian PPN/Bappenas tidak hanya bekerja sama dengan setiap K/L yang berkaitan langsung, tetapi juga K/L lain yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, seperti Kementerian Dalam Negeri,” tutur Rachmat.

Editor: Prisma Ardianto