Jangan Cuma Banyak, Koperasi Merah Putih Harus Berdampak Nyata

Rekomendasi arah kebijakan pertama, pemerintah harus memastikan setiap koperasi memiliki tujuan yang jelas, fungsional, dan produktif, serta tidak cuma mencapai formalitas administratif dengan membentuk ribuan koperasi. Prioritas harus diberikan pada model yang telah terbukti berhasil, seperti koperasi simpan pinjam (Kospin), yang telah menunjukkan dampak statistik yang signifikan dalam mengurangi pengangguran dengan mendukung kewirausahaan mikro dan aktivitas sektor informal.

“Koperasi tidak boleh dibentuk hanya untuk memenuhi target numerik, tetapi harus memberikan nilai nyata melalui layanan seperti akses ke kredit, agregasi pasar, dan distribusi input, semua disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas lokal,” jelas IFG Progress.

Kedua, strategi yang berbeda dan disesuaikan secara regional sangat penting. Bukti dari studi IFG ini menunjukkan bahwa model multifungsi—terutama Koperasi Unit Desa (KUD) yang berkinerja buruk—tidak efektif di daerah pedesaan yang kurang beruntung.

Oleh karena itu, kebijakan koperasi harus disesuaikan dengan tipologi ekonomi regional: misalnya, daerah yang didominasi pertanian harus fokus pada rantai nilai agribisnis, sedangkan daerah perkotaan pinggiran mungkin lebih diuntungkan oleh koperasi berbasis mikrofinansial. Hal ini memerlukan keterlibatan lembaga perencanaan lokal dan BUMDes dalam merancang format koperasi yang mencerminkan permintaan nyata dari masyarakat akar rumput.

Ketiga, koperasi harus diintegrasikan dengan prioritas strategis nasional, khususnya ketahanan pangan—sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo. Mengintegrasikan Koperasi Merah Putih ke dalam sistem pangan nasional melalui kemitraan dapat memperkuat peran mereka dalam menstabilkan rantai pasok, meningkatkan akses terhadap input pertanian, dan memperkuat distribusi lokal.

Keempat, untuk membangun kredibilitas dan keberlanjutan, mekanisme tata kelola yang kuat dan transparansi harus diinstitusionalisasikan. Setiap koperasi harus mengadopsi kerangka hukum dan digital yang standar, yang mewajibkan pelaporan rutin, transparansi keuangan, dan partisipasi anggota. Pembentukan dashboard digital nasional dapat memfasilitasi pemantauan real-time kinerja koperasi, penyaluran kredit, dan ketimpangan regional.

Kelima, pemerintah harus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas dan kolaborasi. Pendirian akademi pelatihan merupakan kunci untuk membekali pemimpin dan anggota koperasi dengan keterampilan keuangan, manajerial, dan digital yang diperlukan untuk mempertahankan operasional.

“Hal ini harus didukung oleh akses ke pembiayaan campuran, menggabungkan pinjaman LPDB, dana CSR, dan potensi kemitraan publik-swasta, terutama di daerah terpencil atau yang kurang terlayani oleh perbankan,” jelas IFG Progress.

Keenam, koperasi warisan yang berkinerja buruk seperti KUD tidak boleh diabaikan, melainkan direformasi dan dimanfaatkan kembali. Aset KUD yang tidak aktif dapat dihidupkan kembali untuk berfungsi sebagai unit khusus koperasi Merah Putih baru, seperti pusat logistik, gudang, atau toko komunitas.

Editor: Prisma Ardianto