Menkeu Purbaya Buka “Dosa” Jokowi, Sri Mulyani, dan Bos BI

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuat seluruh ruang rapat Komisi XI DPR RI diam dalam beberapa saat. Tanpa tedeng aling-aling, ia membuka tabir dosa-dosa pemerintah dalam pengelolaan fiskal dan moneter.

Ini semua diawali dari izin penuh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam rapat kerja (Raker) perdana bersama Purbaya, yang baru tiga hari secara resmi menjabat sebagai menteri keuangan. Ia tak segan untuk memberi keleluasaan kepada Purbaya untuk menuangkan pikirannya tentang arah perekonomian ke depan.

“Silakan Pak (Purbaya), bapak mau ngomong apa saja saya kasih kebebasan,” ungkap Misbakhun saat Raker dengan jajaran pejabat Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Izin itu memang diperlukan Purbaya setelah ucapannya mengundang kontroversi di tengah masyarakat tentang "17+8". Tuntutan rakyat itu dia sebut hanya datang dari sebagian orang dan nantinya bisa selesai hanya dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Dari sanalah ia mulai dicap sebagai “Menkeu Cowboy” dan menjadi agak menahan diri untuk menyampaikan isi pikirannya.

Tapi untuk menjawab cecaran pertanyaan Komisi XI DPR mengenai arah kebijakannya ke depan, ia merasa perlu lebih terbuka. Purbaya juga mengaku merasa tak nyaman dengan protokol dari Kementerian Keuangan yang memintanya cukup membaca teks dalam laporan kepada Komisi XI DPR tanpa memberi pandangan berarti terhadap apa yang perlu disampaikan.

“Saya gak mau jadi cowboy, sekarang saya dipaksa jadi cowboy lagi rupanya. Tapi gini, kalau nanti saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin beberapa kalangan akan tersinggung, dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa,” ujar Purbaya, mengawali penjelasan mengenai arah kebijakannya ke depan.

Ia pun berangkat dari bagaimana seharusnya menjalankan kebijakan moneter, yaitu dengan belajar dari krisis 1930. Pada intinya, kebijakan moneter bukan hanya menekan tingkat suku bunga sampai 0% atau kebijakan longgar, tetapi juga memastikan laju likuiditas perbankan dan uang primer tetap bertumbuh. Dua instrumen itu harus dipastikan berjalan bersama-sama untuk memacu perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, Purbaya bilang, pembelajaran dari krisis 1930 itu diabaikan ketika menghadapi krisis 1997-1998. Kala itu, bank sentral menaikkan suku bunga sampai 60% dan mencetak uang dengan pertumbuhan hingga 100%.

“Bunga tinggi mana ada orang pinjam? Jadi kebijakannya kacau balau, mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu: bunga yang tinggi menghancurkan sektor riil, uang yang banyak (dicetak) dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita waktu itu tanpa sadar,” urai Menkeu Purbaya.

Tapi menurut dia, bukan salah para ekonom saat itu yang “bodoh” lantaran tidak mengerti pengelolaan moneter yang baik, tetapi memang saat itu Indonesia belum pernah mengalami krisis semacam itu.

Kemudian datang lagi krisis finansial pada 2008-2009. Ekonomi Indonesia di tubir jurang. Purbaya mengaku, telah mengingatkan kepada “pemikir-pemikir di pemerintahan SBY” agar kesalahan pada 1998 tak terulang. Singkatnya, Indonesia selamat dari keterpurukan nilai tukar rupiah akibat krisis, dengan mengerek perekonomian lewat ekspansi fiskal yang memadai dan diikuti penyesuaian suku bunga acuan dari Bank Indonesia (BI).

“Jadi hitungan saya, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, (maka) ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi,” kata Purbaya.

Masuk tahun 2015, perekonomian dunia juga tidak mudah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja berkuasa. Saat itu, kebijakan moneter sedang ketat. Purbaya menerima untuk masuk Kantor Staf Presiden (KSP). Di sana ia mendorong kebijakan diubah ke arah longgar.

“(Tahun 2015) kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia, bukan terjadi otomatis tapi karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah,” imbuh dia.

Dosa-Dosa Pendahulu

Editor: Prisma Ardianto