Menkeu Purbaya Buka “Dosa” Jokowi, Sri Mulyani, dan Bos BI

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuat seluruh ruang rapat Komisi XI DPR RI diam dalam beberapa saat. Tanpa tedeng aling-aling, ia membuka tabir dosa-dosa pemerintah dalam pengelolaan fiskal dan moneter.

Ini semua diawali dari izin penuh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun dalam rapat kerja (Raker) perdana bersama Purbaya, yang baru tiga hari secara resmi menjabat sebagai menteri keuangan. Ia tak segan untuk memberi keleluasaan kepada Purbaya untuk menuangkan pikirannya tentang arah perekonomian ke depan.

“Silakan Pak (Purbaya), bapak mau ngomong apa saja saya kasih kebebasan,” ungkap Misbakhun saat Raker dengan jajaran pejabat Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Izin itu memang diperlukan Purbaya setelah ucapannya mengundang kontroversi di tengah masyarakat tentang "17+8". Tuntutan rakyat itu dia sebut hanya datang dari sebagian orang dan nantinya bisa selesai hanya dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Dari sanalah ia mulai dicap sebagai “Menkeu Cowboy” dan menjadi agak menahan diri untuk menyampaikan isi pikirannya.

Tapi untuk menjawab cecaran pertanyaan Komisi XI DPR mengenai arah kebijakannya ke depan, ia merasa perlu lebih terbuka. Purbaya juga mengaku merasa tak nyaman dengan protokol dari Kementerian Keuangan yang memintanya cukup membaca teks dalam laporan kepada Komisi XI DPR tanpa memberi pandangan berarti terhadap apa yang perlu disampaikan.

“Saya gak mau jadi cowboy, sekarang saya dipaksa jadi cowboy lagi rupanya. Tapi gini, kalau nanti saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin beberapa kalangan akan tersinggung, dan saya minta maaf kalau ada yang tersinggung. Tapi ini dalam rangka untuk memperbaiki ekonomi kita seperti apa,” ujar Purbaya, mengawali penjelasan mengenai arah kebijakannya ke depan.

Ia pun berangkat dari bagaimana seharusnya menjalankan kebijakan moneter, yaitu dengan belajar dari krisis 1930. Pada intinya, kebijakan moneter bukan hanya menekan tingkat suku bunga sampai 0% atau kebijakan longgar, tetapi juga memastikan laju likuiditas perbankan dan uang primer tetap bertumbuh. Dua instrumen itu harus dipastikan berjalan bersama-sama untuk memacu perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, Purbaya bilang, pembelajaran dari krisis 1930 itu diabaikan ketika menghadapi krisis 1997-1998. Kala itu, bank sentral menaikkan suku bunga sampai 60% dan mencetak uang dengan pertumbuhan hingga 100%.

“Bunga tinggi mana ada orang pinjam? Jadi kebijakannya kacau balau, mau apa? Mau ketat atau mau longgar? Kalau kita melakukan kebijakan kacau, yang keluar adalah setan-setannya dari kebijakan itu: bunga yang tinggi menghancurkan sektor riil, uang yang banyak (dicetak) dipakai untuk menyerang nilai tukar rupiah kita. Jadi kita membiayai kehancuran ekonomi kita waktu itu tanpa sadar,” urai Menkeu Purbaya.

Tapi menurut dia, bukan salah para ekonom saat itu yang “bodoh” lantaran tidak mengerti pengelolaan moneter yang baik, tetapi memang saat itu Indonesia belum pernah mengalami krisis semacam itu.

Kemudian datang lagi krisis finansial pada 2008-2009. Ekonomi Indonesia di tubir jurang. Purbaya mengaku, telah mengingatkan kepada “pemikir-pemikir di pemerintahan SBY” agar kesalahan pada 1998 tak terulang. Singkatnya, Indonesia selamat dari keterpurukan nilai tukar rupiah akibat krisis, dengan mengerek perekonomian lewat ekspansi fiskal yang memadai dan diikuti penyesuaian suku bunga acuan dari Bank Indonesia (BI).

“Jadi hitungan saya, kalau kita menjaga nilai tukar dan lain-lain, (maka) ciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau mau ciptakan pertumbuhan ekonomi, jaga kondisi likuiditas di sistem perekonomian. Itu yang terjadi,” kata Purbaya.

Masuk tahun 2015, perekonomian dunia juga tidak mudah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo baru saja berkuasa. Saat itu, kebijakan moneter sedang ketat. Purbaya menerima untuk masuk Kantor Staf Presiden (KSP). Di sana ia mendorong kebijakan diubah ke arah longgar.

“(Tahun 2015) kita selamat. Itu jadi pembalikan ekonomi Indonesia, bukan terjadi otomatis tapi karena intervensi kebijakan. Kebetulan Pak Jokowi cukup cepat mengambil langkah,” imbuh dia.

Dosa-Dosa Pendahulu

Kemudian pandemi Covid-19 datang ke Indonesia pada Maret 2020. Purbaya menuturkan, saat itu ia berkarier di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tak banyak bergelut langsung dengan isu perekonomian, khususnya mengenai kebijakan moneter dan fiskal. Tapi ia menemukan bahwa uang primer -15,3% yang menandakan bahwa ekonomi sedang “dicekik”, padahal di saat sama suku bunga acuan diturunkan.

“Ini salah kebijakan kita lagi, jadi ekonominya turun, hampir hancur. Saya dipanggil ke istana, gimana? Yaudah Pak (Jokowi) dibalikin aja (kebijakannya), BI suruh kurangi penyerapannya ke sistem. Terus apa lagi? Tambah uang ke sistem dari sisi fiskal. Gimana caranya? Bapak punya uang kebanyakan di bank sentral waktu itu, Rp 529 triliun, balikin ke sistem,” ucap Purbaya.

Dari kebijakan moneter longgar itu, Purbaya bilang perekonomian Indonesia saat masa pandemi Covid-19 pun bisa terselamatkan. Ini tak lepas dari dana sekitar Rp 300 triliun mengalir dari BI ke perbankan pada Mei 2021, membuat uang primer tumbuh double digit dari sebelumnya minus.

Usai pandemi Covid-19, pembelajaran dari beberapa krisis tampaknya kembali diabaikan. Uang primer tak dijaga tumbuh sejak medio 2023 hingga akhir 2024. Ini yang membuat pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi terasa lambat.

“Keluar tagline-tagline Indonesia Gelap. Kita semua menunjuk ini semua gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita. (Mencakup) 90% perekonomian kita di drive oleh domestic demand,” jelas Purbaya.

Memasuki tahun 2025 hingga April situasi sebetulnya membaik. Oleh karena itu, Purbaya dalamSarasehan Ekonomi 2025 di Menara Mandiri, Jakarta pada April lalu tak segan untuk melontarkan pendapat bahwa Indonesia telah keluar krisis, Indonesia akan cerah.

“(Tapi) yang saya gak tau, Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%. Jadi periode perlambatan ekonomi pada 2024 gara-gara uang ketat tadi, pulih sedikit, belum pulih penuh, direm lagi ekonominya. Itu dari sisi fiskal dan moneter,” beber Purbaya, sambil menengok ke arah para koleganya di Kemenkeu yang ikut rapat saat itu untuk memastikan mereka tidak marah kepadanya dan masih berkenan untuk mentraktirnya.

Pandangan itu yang mendasari dirinya yakin bahwa efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo belakangan ini menjadi kontrdiktif terhadap misi mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Purbaya menegaskan sistem tidak boleh kering, anggaran negara harus mengalir, bank jangan sampai memarkir uangnya di BI, agar perekonomian tetap berjalan optimal.

“Yang bapak-bapak (DPR) rasakan dari demo itu, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi. Karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri, yang sebenarnya kita kuasai,” kata Purbaya.

Bahkan, anggota Komisi XI DPR juga tak lepas dari sasaran kritik Purbaya. Dia bilang, Komisi XI DPR RI yang terlihat sering melakukan rapat dengan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, juga kerap luput dari persoalan fundamental semacam ini.

“Komisi XI kan rapatnya dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak mempertanyakan itu? Nah sekarang saya datang kesini, wah pertanyaan banyak sekali, yang seharusnya sudah putus (selesai) pada waktu itu,” tegas Purbaya.

Padahal, persoalan menghadirkan kebijakan fiskal dan moneter yang longgar tapi terukur telah berulang kali terbukti berhasil, khususnya saat melewati krisis-krisis besar. Seperti yang pernah ditanyakan Presiden Jokowi kepadanya suatu waktu di Istana Kepresidenan, yang kurang lebih berkomentar untuk apa bank punya likuiditas tebal tapi permintaan kredit tak ada.

“Pak (Jokowi), kalo uang bapak ditaruh di BI, dosa bapak dua: satu, bapak gak bangun ekonominya; dua, sistem kering, (ekonomi) gak bisa bangun juga. Jadi kalau dibalikin ke sistem perekonomian, bank, Himbara misalnya, dosa bapak cuma satu, ya (ekonomi) gak bangun, tapi ekonominya bisa jalan di sektor riil,” kata Purbaya.

Pendekatannya tentang aliran uang pada sistem perekonomian ini juga ditegaskan Purbaya dengan melihat perkembangan antara rezim SBY dan Jokowi. Di era SBY, M0 rata-rata tumbuh 17% dan kredit sampai 22%, sehingga membuahkan pertumbuhan ekonomi sampai 6%. Sedangkan di era Jokowi, M0 agak tersendat dengan perkembangan cuma 7%, sehingga kredit dan perekonomian naik terbatas sekitar 5%.

Dia mengingatkan bahwa jika pengelolaan fiskal dan moneter kembali luput dari hal-hal fundamental dan malah berlabuh pada kesalahan-kesalahan seperti di masa lalu, maka perekonomian di era Presiden Prabowo Subianto hanya akan tumbuh terbatas dan bahkan lebih rendah. Belanja negara tidak boleh diparkir lagi dan harus dipercepat di sisa tahun ini. Sementara Bank sentral yang belakangan mulai menerapkan kebijakan moneter longgar menjadi awal baik.

“Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga, di sisi lain moneternya masih sama, maka, akan lebih buruk dari dua zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya disini adalah menghidupkan dua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal,” tandas Purbaya yang sekaligus menegaskan target awalnya sebagai Menteri Keuangan.

Editor: Prisma Ardianto