Dana TKD akan Ditambah, Defisit APBN Bisa Melebar

JAKARTA, investor.id – Pemerintah membuka peluang untuk menambah alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Langkah ini diambil untuk meredam gejolak sosial politik yang muncul di daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, beberapa daerah resah akibat pemotongan anggaran. Kebijakan pemotongan anggaran ke daerah ini pula yang diduga turut serta memicu pemerintah daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Dalam jangka pendek, kemarin daerah-daerah ribut. Karena anggaranya terlalu terpotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB (Pajak Bumi Bangunan). Mungkin (pemerintah pusat) akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ucap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

Saat ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana TKD tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 650 triliun, terkontraksi 24,8% dari outlook 2025 yang mencapai Rp 864 triliun. Pemangkasan ini berpotensi mengganggu program pembangunan di daerah, sehingga beberapa pemerintah daerah menaikkan tarif PBB.

Bukan cuma ke pemerintah daerah, Purbaya juga menyadari bahwa kenaikan PBB ini berdampak langsung pada masyarakat dan bahkan memicu demonstrasi, seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Sehingga pemerintah pusat patut untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.

“Tujuannya supaya keresahan di daerah bisa dikendalikan, sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang,” tutur Purbaya.

Menkeu bilang, ke depan, pemerintah akan menjalankan kebijakan fiskal secara prudent dan memastikan setiap anggaran berdampak optimal bagi perekonomian. “Fokus saya sekarang adalah membuat anggaran yang ada atau nanti 2026 berdampak optimal dulu buat ekonomi,” tegasnya.

Tapi seiring rencana menambah alokasi dana TKD, pemerintah juga dihadapkan pada dilema karena defisit APBN bisa kian melebar. Pemerintah mulanya menargetkan defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026. Maka, rencana penambahan alokasi TKD akan berpotensi memengaruhi target defisit.

Purbaya bilang, keputusannya ini masih menunggu diskusi dengan Badan Anggaran DPR. “(Defisit) bisa berubah, bisa naik, bisa turun,” tandas Menkeu.

Editor: Prisma Ardianto