Ekonom Bongkar Plus Minus Kebijakan Menkeu Purbaya Guyur Rp 200 Triliun ke Bank Himbara

JAKARTA, investor.id  - Ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty menilai keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyalurkan dana Rp200 triliun ke lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki sisi positif sekaligus potensi risiko yang perlu dicermati.

Telisa mengatakan bahwa kebijakan Menkeu Purbaya tersebut dapat dianggap sebagai terobosan baru karena menjadi kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

"Pertama, saya ingin melihat secara positif dulu bahwa ini ada terobosan kebijakan. Sebenarnya yang disampaikan oleh Menteri baru adalah ingin adanya terobosan kebijakan melalui hal yang selama ini belum terpikirkan atau dilakukan," kata Telisa, saat dihubungi Senin (15/9/2025).

Menurutnya, keputusan tersebut muncul sebagai respons baik pemerintah atas kebutuhan untuk mengatasi rendahnya likuiditas dan perlambatan pertumbuhan kredit di dalam negeri.

“Pak Menteri mungkin berpikir dana pemerintah bisa membantu melonggarkan masalah rendahnya likuiditas dan pertumbuhan kredit,” ujar Telisa.

Meski demikian, dia mengingatkan agar kebijakan tersebut dikaji secara mendalam, terutama dari sisi regulasi. Beberapa pihak menilai perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut terhadap aturan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara terkait batasan penggunaan dana.

Selain itu, Telisa juga menyoroti risiko penggunaan dana yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Menurutnya, SAL sejatinya berfungsi sebagai buffer ketika negara menghadapi kebutuhan mendesak, seperti lonjakan harga minyak dan lainnya.

“Seandainya SAL sudah dihabiskan untuk diguyur keluar, dikhawatirkan pemerintah tidak punya cadangan lagi,” jelasnya.

Oleh karenanya, Telisa menilai seharusnya pemerintah menyalurkan dana Rp 200 triliun tersebut secara bertahap, mulai dengan jumlah lebih kecil, misalnya Rp 50 triliun, sambil mengevaluasi dampaknya terhadap inflasi dan efektivitas dalam mendorong kredit.

"Untuk menghindari risiko-risiko, harus bertahap, jadi mungkin di awal Rp 50 triliun dulu, kita lihat dampaknya ke inflasi seperti apa, kemudian apakah cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan kredit," katanya.

Telisa juga menekankan agar kebijakan tidak hanya terfokus pada bank-bank Himbara, tetapi juga mempertimbangkan bank swasta maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang justru menghadapi kesulitan likuiditas lebih besar, terutama dalam menopang sektor UMKM.

"Padahal mereka itu sangat membutuhkan, karena mereka garda terdepan ekonomi UMKM dan mereka juga kesulitan untuk memperoleh dana pihak ketiga untuk disalurkan menjadi kredit," tambahnya.

Lebih jauh, Telisa berharap Menkeu Purbaya ke depannya dapat membuka ruang diskusi dengan para ahli dari berbagai bidang, termasuk hukum, sektor riil, dan fiskal dalam mendesain kebijakan yang inklusif.

Kemudian dari sisi fiskal, Telisa menilai perlu ada kebijakan pendamping, seperti insentif perpajakan, agar daya dorong terhadap perekonomian lebih optimal. Dia juga menekankan pentingnya menjaga penerimaan negara dari kebocoran, khususnya di sektor sumber daya alam, agar pendapatan bisa dimanfaatkan secara maksimal di dalam negeri.

“Banyak sekali PR yang harus dikerjakan, tetapi kita dukung, dengan catatan harus ada kerja lintas sektor, riset yang kuat, dan sense of belonging dari masyarakat agar kebijakan ini benar-benar bisa menyukseskan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Editor: Erta Darwati