Tetap Pangkas Dana TKD Rp 171 T, Purbaya: Sudah Ditambah, Sesuai Masukan Pemda

JAKARTA, investor.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun dalam hasil revisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dengan penambahan ini, alokasi dana TKD dirancang naik menjadi Rp 693 triliun, atau masih lebih rendah Rp 171 triliun dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp 864 triliun.

Sebelumnya dalam RAPBN 2026, pemerintah pusat merancang alokasi dana TKD sebesar Rp 650 triliun, dipangkas 24,8% dari outlook 2025 yang mencapai Rp 864 triliun. Pemangkasan ini berpotensi mengganggu program pembangunan di daerah, sehingga beberapa pemerintah daerah menaikkan tarif PBB yang memicu aksi protes di sejumlah daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penambahan anggaran tersebut merupakan respons terhadap masukan dari pemerintah daerah dan ditujukan untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah.

“Utamanya Rp 43 triliun ini untuk daerah, sesuai dengan masukan dari pemerintah daerah. Bagi kami dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas sosial dan politik daerah,” ucap Purbaya kepada awak media di Gedung DPR pada Kamis (18/9/2025).

Secara keseluruhan, pemerintah merancang belanja negara dalam tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp 56,2 triliun, dari Rp 3.786,5 triliun menjadi Rp 3.842,7 triliun. Kenaikan ini tidak hanya terlihat pada TKD, tetapi juga pada belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L.

Kenaikan itu berimplikasi pada defisit APBN 2026 yang melebar dari Rp 638,8 triliun menjadi Rp 689,1 triliun. Rasio defisit APBN 2026 terhadap produk domestik bruto PDB pun dirancang melonjak dari 2,48% menjadi 2,68%.

Purbaya memastikan bahwa meskipun terjadi penyesuaian pada dana TKD, manfaat APBN untuk daerah tidak akan berkurang. Ia menekankan bahwa belanja pemerintah pusat juga berkontribusi langsung pada perekonomian daerah. Purbaya juga berkomitmen untuk memantau pencairan anggaran belanja agar tidak menumpuk di akhir tahun, guna memastikan efektivitasnya.

“Jadi manfaat APBN ke daerah gak berkurang. Apalagi nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terhambat seperti tahun sebelum-sebelumnya,” tutur Purbaya.

Di sisi lain, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan kenaikan alokasi transfer ke daerah ini sebagai upaya pemerintah menjawab aspirasi pemerintah daerah. Seperti yang diketahui, pemerintah mulanya merancang alokasi dana TKD sebesar Rp 650 triliun atau terkontraksi 24,8% dari outlook tahun 2025.

“Tentu kenaikan Rp 43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi DPR. Dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya, urusan TKD dari Rp 650 triliun direspons oleh pemerintah naik menjadi Rp 693 triliun,” tutur Said.

Editor: Prisma Ardianto