DPR Usul Tambah Bansos Minyak Goreng, Begini Respon Purbaya

JAKARTA, investor.id -  Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menambah jenis bantuan baru dalam program stimulus ekonomi pada kuartal IV-2025.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menyampaikan program bantuan sosial pangan beras 10 kilogram (kg) diharapkan dapat ditambah dengan minyak sebanyak 2 liter per bulan.

“Khusus untuk yang 10 kg beras. Tidak cukup 10 kg beras mohon ditambah minyak goreng 2 liter per bulan,” ujar Said Abdullah dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Dalam tanggapannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyanggupi permintaan tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah akan kembali melihat pos belanja yang belum berjalan optimal. Ia pun tidak menutup kemungkinan untuk mengalihkan anggaran dari pos belanja yang kurang optimal ke pos belanja lain.

“Sebagai informasi juga kami akan monitor terus belanja pemerintah sampai akhir Oktober ini .Saya akan safari kementerian-kementerian yang punya belanja besar. Saya monitor mereka bisa terserap gak sampai akhir tahun. Kalau mereka gak bisa menyerap uangnya akan kami ambil dan kami gunakan untuk program seperti ini,” terang Purbaya.

Sebagai informasi, penyaluran beras merupakan salah satu bagian dari 8 program akselerasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi tahun 2025.  Pemerintah melanjutkan bantuan pangan selama 2 bulan ke depan dengan penyaluran 10 kilogram beras pada bulan Oktober dan November, dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 7 triliun.

Pemerintah akan melakukan evaluasi pada bulan Desember mendatang guna mengukur optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program.

Menurut Said permintaan, penambahan minyak goreng ini sebab DPR melihat minyak goreng sebagai kebutuhan masyarakat. Tadinya DPR berencana untuk meminta tambahan 5 liter minyak goreng tetapi DPR juga melihat ruang fiskal yang ada dan kesiapan anggaran pemerintah.

“Awalnya kami minta 5 liter per bulan tapi  kalau diberikan 5 liter per bulan maka akan jadi lebih mahal dari beras,” terang dia.

Sebagai informasi, 8 program stimulus yang akan dijalankan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah program magang lulusan perguruan tinggi; perluasan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata; bantuan pangan periode Oktober-November 2025; diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan.

Adapun program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan; program Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR; program Deregulasi Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 28/2025; dan program Perkotaan perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM.

Editor: Natasha Khairunisa