Defisit APBN 2026 Melonjak, Menkeu Purbaya: Tenang, Jangan Takut, Demi Ekonomi

JAKARTA, investor.id - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat menaikkan target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka defisit yang semula Rp 638,8 triliun kini membengkak menjadi Rp 689,1 triliun, dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik dari 2,48% menjadi 2,68%.

Dengan demikian, defisit APBN 2026 akan bertambah sebesar Rp 50,3 triliun. Implikasinya, perbandingan defisit ke produk domestik bruto (PDB) akan ikut terkerek dari rancangan semula 2,48% menjadi 2,68%, naik 20 basis poin (bps).

“Ini masih dalam rentan 2-3%, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ucap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR pada Kamis (18/9/2025).

Purbaya meminta publik untuk tidak mengkhawatirkan dampak pelebaran defisit ini. Lantaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selalu melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel. “Jadi gak usah takut, kami tetap hati-hati,” imbuh Purbaya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa kenaikan defisit ini merupakan "kompensasi" dari beberapa penyesuaian belanja. Salah satu faktor utamanya adalah peningkatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun.

“Itu kan kompensasi. Kami sudah menambah yang Rp 43 triliun, lalu juga kita tambah sedikit di belanja pusatnya sehingga defisitnya melebar dari 2,48% menjadi 2,68% dari PDB,” terang Febrio.

Dia juga bilang, rasio defisit APBN 2026 sebesar 2,68% dari PDB ini masih lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit APBN 2025 yang sebesar 2,78%. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

“Jadi ini justru sedikit menunjukkan lagi kehati-hatian pemerintah untuk kondisi fiskal. Namun kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga baik di pusat maupun belanja di daerah itu tetap menjadi prioritas,” tutur Febrio.

Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengonfirmasi bahwa kenaikan defisit ini digunakan untuk membiayai program-program prioritas, termasuk kenaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) dan TKD.

“Kenaikannya untuk belanja K/L, lalu untuk TKD yang naik Rp 43 triliun. Sedangkan sisanya belanja pemerintah pusat khususnya pendidikan dan beberapa K/L serta di cadangkan,” ujar Said.

Secara keseluruhan, total belanja negara dalam revisi RAPBN 2026 naik menjadi Rp 3.842,7 triliun, meningkat Rp 56,2 triliun dari rancangan awal. Di sisi lain, target pendapatan negara juga dinaikkan sebesar Rp 5,9 triliun menjadi Rp 3.153,6 triliun, yang didukung oleh kenaikan penerimaan dari kepabeanan, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Editor: Prisma Ardianto