Pembebasan Pajak PPh 21 Disambut Positif oleh Serikat Pekerja

JAKARTA,investor.id - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menyambut baik langkah pemerintah yang membebaskan pajak penghasilan bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap mayoritas pekerja/buruh Indonesia yang masih berada pada level upah menengah ke bawah.

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat  menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah meningkatnya biaya hidup. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bagian dari 8 kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025

“Keringanan ini bukan hanya meringankan beban pekerja, tetapi juga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan penghasilan yang lebih utuh dibawa pulang, pekerja dapat lebih leluasa memenuhi kebutuhan keluarga,” tegas Mirah dalam keterangan resmi yang diterima pada Kamis (18/9/2025).

Mirah  menilai kebijakan ini juga berpotensi memperkuat perekonomian nasional. Ketika daya beli pekerja meningkat, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama perekonomian Indonesia akan ikut terdorong. Konsumsi yang meningkat mendorong produksi.

“Kalau ini terjadi tidak menutup kemungkinan hal ini akan  memicu pembukaan lapangan kerja baru,” kata Mirah.

8 program yang akan dijalankan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah program magang lulusan perguruan tinggi; perluasan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata ; bantuan pangan periode Oktober-November 2025; diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 bulan; program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan; program Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR; program Deregulasi Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 28/2025; dan program Perkotaan  perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM.

Namun, Mirah  juga memberikan catatan penting agar kebijakan ini tidak dijadikan alasan oleh pengusaha untuk menahan kenaikan upah. Pemerintah perlu memastikan agar perusahaan tetap menjalankan kewajiban menaikkan upah sesuai regulasi dan kondisi ekonomi. Pemerintah diharapkan harus serius menutup kebocoran pajak korporasi besar.

Selain itu, Mirah mendorong pemerintah memperkuat penerimaan negara dengan memperluas basis pajak pada kelompok berpenghasilan tinggi serta perusahaan besar, sehingga prinsip keadilan dan pemerataan tetap terjaga.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, sekaligus menjadi instrumen memperkuat keadilan sosial di Indonesia,” tutup Mirah.

Editor: Arnoldus Kristianus