Pengamat Soroti Manajemen Kas Negara dalam Kebijakan Purbaya

JAKARTA, investor.id - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty menyebutkan kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi biasa dilakukan oleh negara.

Menurut Telisa, kebijakan penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari kas negara sebesar Rp 200 triliun yang disalurkan ke lima bank Himbara, biasa dilakukan jika bersifat kepentingan negara yang urgent.

Dia mengatakan, langkah tersebut biasa dilakukan namun diutamakan lantaran negara merasa adanya kebutuhan urgent, meski sifatnya tidak permanen. Oleh karena itu, dia mengatakan apabila sudah disalurkan, negara juga memiliki kewenangan untuk menariknya kembali ke kas negara.

"Dana yang disebut SAL itu ya memang digunakan jika ada kepentingan urgen sewaktu-waktu. Jadi ketika ini disebar, dana ini punya jangka waktu tertentu sehingga apabila ada kebutuhan mendadak, dana itu bisa ditarik lagi," terang Telissa kepada B-Universe di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Maka dari itu, Telissa menyebut, manajemen kas negara ini juga perlu disorot. Dia mengatakan kelima bank himbara juga perlu berhati-hati karena tidak semua dana SAL dari kas negara digunakan secara keseluruhan.

"Cadangan dana ini juga harus betul-betul digunakan sebagai bemper negara juga," jelasnya.

Perihal kebijakan penyaluran penggunaan kas negara ini, Telissa menekankan, biasa dilakukan dalam manajemen kas negara. Dia bahkan menyebutkan kebijakan tersebut sempat dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

Telissa mengatakan, bila melihat dalam sejarah, kebijakan Purbaya pernah dilakukan pemerintah pada saat pandemi Covid-19. Pada saat itu, dia menyebutkan bank-bank mengalami kesulitan likuiditas.

"Kas negara itu bisa memiliki beberapa pilihan, jadi bisa ditaruh di Bank Indonesia (BI) atau di bank himbara," jelas Telissa.

Menurut Telissa, pemerintah memiliki diskresi untuk mengatur penggunaan kas negara, terutama menjadi kewenangan dari Kementerian Keuangan. Menurut dia, kebijakan ini merupakan bagian dari pengelolaan kas.

"Pilihannya jika mau menaruh di BI, bunganya lebih rendah daripada di bank Himbara. Kalau di BI, konsekuensinya dana itu sebagai uang yang ditahan oleh bank sentral jadi tidak beredar di masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, untuk kebijakan Purbaya Effect ini, penyaluran dana kas negara ke perbankan, uang itu bisa menambah likuiditas bank Himbara. Hal ini dilakukan, menurut Telissa, keputusan tersebut dapat mendorong kepentingan kredit jangka pendek.

"Memang ini dimensinya lebih ke jangka pendek. Jadi untuk mendorong likuiditas di dalam jangka pendek jadi menciptakan kredit dan permintaan agregat," terang Telissa.

Purbaya Optimis Penyaluran Rp 200 Triliun Mampu Perkuat Ekonomi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku optimistis perekonomian Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan global. Keyakinan ini diperkuat dengan langkah pemerintah mengucurkan dana Rp 200 triliun ke bank Himbara untuk menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Ekonomi kita masih kuat walaupun ada gejolak global, dan kita akan perkuat terus ke depan. Apalagi kami sudah menaruh uang Rp 200 triliun ke perbankan," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin lalu (22/9/2025).

Menurut Purbaya, penempatan dana tersebut akan memperkuat sisi permintaan dan penawaran. Langkah ini juga selaras dengan kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga untuk mendorong ekonomi.

"Jadi gerakan kami dengan BI amat sinkron sekarang, sama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi," katanya.

Editor: Natasha Khairunisa