Indonesia Untung dari Impor Gandum AS

TANGERANG, investor.id – Ekonom dari Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), Rizki Nauli Siregar, menilai kesepahaman Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) memberikan keuntungan bagi Indonesia, khususnya untuk komoditas yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri seperti gandum.

Rizqy menjelaskan bahwa sejumlah komoditas asal AS mengalami penurunan tarif yang sangat rendah. Namun, hal ini tidak menjadi ancaman bagi industri domestik karena barang-barang tersebut umumnya bukan merupakan produk unggulan komparatif Indonesia.

“Untuk beberapa komoditas seperti gandum, kita memang tidak punya comparative advantage. Jadi ketika tarifnya rendah, ini justru bisa menguntungkan Indonesia dan masyarakat secara umum,” ujar Rizki usai diskusi The Forum di HQ B-Universe, PIK2, Tangerang, pada Senin (23/2/2026).

Selain tarif, poin penting dalam kesepakatan ini adalah adanya Mutual Recognition Agreement (MRA) antara sertifikasi halal AS dan Indonesia. Jika lembaga sertifikasi di AS dinilai kredibel, pengakuan timbal balik ini berpotensi memangkas biaya transaksi bagi pelaku usaha.

“Tentu kita ingin sertifikasi itu tetap sesuai dengan standar dan marwah di Indonesia. Tapi kalau lembaganya kredibel, ini bisa mengurangi biaya,” tambahnya.

Meski ada potensi keuntungan, Rizki memberikan peringatan keras terkait klausul standarisasi produk pertanian dan makanan yang mengikuti standar Amerika Serikat. Hal ini harus dikawal ketat karena bersinggungan langsung dengan aspek kesehatan publik (public health).

“Apakah kita ingin mengikuti standarisasi yang ditetapkan Amerika, terutama untuk produk pangan dan agrikultur? Ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati,” tegasnya.

Rizki juga menyoroti potensi terjadinya pengalihan perdagangan (trade diversion). Adanya insentif untuk membeli produk dari AS dikhawatirkan membuat Indonesia beralih dari mitra dagang yang lebih murah ke produk AS yang belum tentu lebih efisien.

“Kalau kita tidak lagi membeli dari yang paling murah, tentu ada potensi inefisiensi,” jelasnya.

Terakhir, ia mengkritik kebijakan penghapusan hambatan perdagangan yang hanya berlaku khusus untuk AS dalam ART. Menurutnya, deregulasi seharusnya dilakukan secara universal kepada seluruh mitra dagang demi kesehatan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Editor: Prisma Ardianto