Defisit Anggaran Januari Akibat Lonjakan Pengeluaran 26%

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mencatat defisit anggaran yang tidak biasa, dengan lonjakan pengeluaran 26% pada pembukaan 2026. Langkah ini, menurut pemerintah, diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat belanja negara demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers pada Senin (23/2/2026) mengungkapkan, defisit fiskal per Januari 2026 mencapai Rp 54,6 triliun, atau setara dengan 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Fenomena ini tergolong langka, mengingat pascapandemi, pemerintah biasanya mencatatkan surplus pada bulan pertama karena penerimaan pajak yang kuat dan proyek yang baru dimulai.

Belanja Negara Meroket 26%

Total belanja negara pada Januari 2026 melonjak tajam sebesar 25,7% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 227,3 triliun. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan pendapatan negara yang hanya naik 9,5% ke angka Rp 172,7 triliun. Berdasarkan data Bloomberg internasional yang dikutip Senin (23/2/2026), ini merupakan realisasi belanja Januari tertinggi setidaknya sejak 2019.

Penyebab utama lonjakan belanja ini antara lain:

- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Anggaran untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan bantuan sosial lainnya naik lebih dari dua kali lipat.

- Infrastruktur & Ketahanan Pangan: Belanja modal melonjak hampir tujuh kali lipat, yang dialokasikan untuk proyek irigasi, konektivitas, dan ketahanan pangan.

- Target Kuartal I: Kemenkeu menargetkan belanja sebesar Rp809 triliun selama kuartal pertama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5% hingga 6%.

Baca juga: 

Respons Pasar dan Tantangan Peringkat Kredit

Meski mencatatkan defisit, pasar merespons dengan cukup stabil. Nilai tukar Rupiah, indeks saham, dan obligasi pemerintah tenor 10 tahun tetap menguat. Hal ini terbantu oleh sentimen negatif terhadap dolar AS menyusul ancaman tarif baru dari Presiden AS Donald Trump, yang justru menguntungkan aset-aset Asia.

Namun, tantangan besar menanti. Lembaga pemeringkat Moody’s Ratings sebelumnya telah menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia menjadi negatif karena risiko stabilitas fiskal. Menanggapi hal tersebut, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Febrio Kacaribu, menyatakan tim dari Fitch Ratings sedang berkunjung pekan ini untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan fiskal Indonesia.

Sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan fiskal Indonesia mengalami pergeseran strategis yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan kemandirian pangan. Percepatan belanja di awal tahun (front-loading) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertujuan untuk memberikan stimulus instan guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

Langkah defisit di bulan Januari ini mencerminkan transisi dari kebijakan konservatif menuju kebijakan yang lebih ekspansif. Meskipun pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah batas legal 3% PDB, pengawasan dari lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Fitch menunjukkan bahwa disiplin fiskal akan menjadi sorotan utama investor global sepanjang 2026.

Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang kian proteksionis.

Editor: Grace El Dora