BI Waspadai Dampak El Nino terhadap Inflasi Pangan

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) mewaspadai potensi tekanan inflasi pangan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung pada akhir Juni hingga November 2026. Gangguan cuaca tersebut dinilai berisiko menurunkan produktivitas pertanian, terutama komoditas hortikultura, dan mendorong kenaikan harga pangan di sejumlah daerah.

Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, mengatakan risiko inflasi yang dihadapi Indonesia tidak hanya berasal dari imported inflation akibat gejolak global, tetapi juga dari faktor cuaca yang dapat memengaruhi pasokan pangan domestik.

Karena itu, BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5% ± 1% pada 2026 dan 2027.

“Memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5% ± 1%, jadi paling tinggi kita 3,5% ini masih dalam target tersebut,” kata Aida dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Juni 2026 yang digelar secara virtual, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 3,08%. Dari sisi komponen pembentuknya, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered prices) tercatat sebesar 2,07% dengan andil 0,40%.

Sementara itu, inflasi inti mencapai 2,59% dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi nasional sebesar 1,66%. Adapun kelompok harga bergejolak (volatile food) mencatat inflasi tahunan 6,24% dengan andil 1,02%.

Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Gozali, mengatakan bahwa intensitas El Nino diperkirakan meningkat dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas hortikultura di wilayah Indonesia Timur.

“Mengenai risiko El Nino, kita lihat bahwa intensitas El Nino ini diperkirakan akan meningkat. El Nino berisiko menurunkan produktivitas terutama hortikultura di beberapa wilayah, khususnya kawasan Indonesia Timur,” ujar Ricky.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BI telah mengerahkan 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia guna memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program tersebut difokuskan pada penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di daerah.

Menurut Ricky, dampak faktor cuaca mulai terlihat pada perkembangan inflasi di sejumlah wilayah. Hasil kajian BI menunjukkan inflasi di 25 provinsi masih berada dalam rentang sasaran, namun 13 provinsi telah mencatat inflasi relatif tinggi.

Beberapa daerah dengan inflasi tertinggi pada Mei 2026 antara lain Papua Barat sebesar 5,94%, Aceh 5,12%, dan Kalimantan Tengah 4,55%.

“Tekanan inflasi yang berasal dari beberapa faktor tersebut mengakibatkan harga komoditas pangan hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit mengalami kenaikan,” kata Ricky.

Editor: Prisma Ardianto