BSI (BRIS) Menjadi BUMN, Industri Keuangan Syariah Indonesia Dapat Booster Baru

JAKARTA, Investor.id – Rencana pemerintah memasukkan saham Seri A Dwiwarna kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) agar statusnya menjadi BUMN bakal berimbas terhadap penguatan industri keuangan syariah di Tanah Air.

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham khusus milik Negara Republik Indonesia yang memberikan hak istimewa kepada para pemegang sahamnya. Hak yang melekat pada saham itu adalah menyetujui persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS), menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, mengusulkan calon anggota direksi dan dewan komisaris, dan juga menyetujui perubahan permodalan perusahaan.

Mengutip laporan keuangan perseroan per Desember 2021, saham BSI saat ini dimiliki PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) bertindak sebagai pemegang 50,83% saham perseroan. Kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sekitar 24,85% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sekitar 17,25%. Selanjutnya pemegang saham lain di bawah 5% termasuk publik sebesar 7,08%.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan, menjadikan BSI sebagai BUMN akan menjadi booster industri keuangan syariah nasional. Meski industri keuangan syariah di Indonesia telah berkembang dengan cepat dalam beberapa waktu terakhir, pangsa pasarnya masih tergolong sangat rendah, atau hanya sekitar 10%.

Jumlah itu sudah lebih baik, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sekitar 9%. Mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, total aset keuangan syariah kini masih terbilang kecil. Sebagai contoh, pangsa pasar industri keuangan syariah di Malaysia mencapai sekitar 30%. Sementara itu negara di Timur Tengah berada di level lebih dari 60%. “Dari total aset keuangan syariah di Indonesia, didominasi oleh pasar modal, sedangkan perbankan hanya memiliki market share sekitar 6%,” kata Puteri.

Menurut dia, strategi pemerintah melalui Kementerian BUMN melebur tiga bank syariah anak usaha bank pelat merah pada awal 2021 lalu patut diapresiasi. Langkah ini telah membuat terobosan, sehingga BSI kini masuk dalam daftar 10 bank terbesar di Indonesia.

“Hadirnya bank syariah terbesar [BSI] di Indonesia ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia untuk dapat bersaing di pasar keuangan syariah internasional, termasuk memperluas akses pasar asuransi syariah di pasar ASEAN seiring disahkannya ratifikasi protokol AFAS [Asean Framework Agreement on Services] ke-7,” katanya.

Dengan adanya penguatan dari sisi permodalan, dia mengatakan, BSI harus mampu untuk meningkatkan inovasi dan kapasitas layanan untuk UMKM, ritel, komersial, wholesale syariah, sampai korporasi termasuk untuk mengoptimalkan potensi sukuk global di masa datang.

Lebih jauh, dia menjelaskan, tugas seluruh pemangku kepentingan adalah mendorong BSI lebih dalam masuk ke rantai industri halal dan ekosistem Syariah yang lebih luas. Pasalnya ekonomi dan keuangan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dikembangkan secara parsial.

Sebagai contoh BSI memiliki data bahwa saat ini ada 278.255 masjid di Indonesia. Dengan jumlah masjid tersebut, terdapat peluang ekonomi syariah dari potensi penghimpunan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Ziswaf) dengan nilai hampir Rp400 triliun. Adapun industri halal di Indonesia potensi nilainya kurang lebih mencapai Rp4.375 triliun. Dari total nilai tersebut, industri makanan dan minuman halal menyedot porsi terbanyak yaitu senilai Rp 2.088 triliun.

“Ekonomi ini tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan sektor keuangan, begitupun sektor keuangan tidak akan tumbuh tanpa permintaan sektor riil,” jelas Puteri.

SDM Bank Syariah

Terpisah, pengamat ekonomi perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto mengatakan, satu isu utama industri keuangan syariah adalah sumber daya manusia. Belum ada SDM yang menguasai perbankan syariah sebaik perbankan konvensional. Padahal bila melihat jauh ke belakang, Indonesia sudah 30 tahun memiliki bank syariah. “Sudah saatnya kita memiliki SDM bank syariah yang unggul,” katanya.

Menurutnya persoalan utama kesenjangan SDM tersebut  karena selama ini belum ada bank syariah yang dapat menyaingi bank konvensional besar. Baik dari segi aset maupun permodalan. Sehingga diversifikasi bisnis pada setiap bank syariah pun terbilang minim.

“Dengan adanya bank syariah yang masuk 10 besar bank nasional [BSI], diharapkan bisa mencetak bankir syariah murni yang memiliki kemampuan bersaing dengan bankir bank konvensional,” jelas Doddy.

Sebagai informasi, per Desember 2021, BSI menjadi bank terbesar ketujuh di Indonesia dari sisi aset. BSI mencatat jumlah aset naik 10,73% secara tahunan (year on year/yoy), menjadi Rp265,29 triliun.

Adapun di kancah global, menurut data The Asian Banker, Malaysia adalah negara dengan jumlah bank syariah terbanyak di dunia dan diikuti oleh Indonesia. Malaysia pun membuktikan kekuatannya dengan memiliki dua bank syariah yang masuk daftar 10 besar dari segi aset.

Hadirnya BSI, membuat Indonesia memiliki raksasa bank syariah baru yang akan diperhitungkan di tataran global. Pasalnya aset yang dimiliki BSI sudah setara lebih dari US$17 miliar. Adapun dalam data 100 bank syariah dengan aset terbesar di dunia pada 2021 versi The Asian Banker, BSI belum terdaftar.

Kendati demikian, dengan jumlah aset tersebut BSI setidaknya satu peringkat di bawah Public Islamic Bank asal Malaysia. Salah satu bank syariah asal Negeri Jiran itu asetnya sebesar US$ 17,8 miliar dengan menempati urutan ke-20.

Sebagai catatan, sebelum merger menjadi BSI, Bank Syariah Mandiri atau BSM pada 2020 menempati peringkat 34 bank syariah dengan aset terbesar di dunia versi The Asian Banker dengan nilai US$ 9,91 miliar. Pada 2019 BSM ada pada peringkat 33 dengan nilai aset US$ 6,81 miliar.

Editor: Investor.id