Ini Aturan Baru OJK soal Stock Split dan Reverse Stock

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi baru, yakni Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka (POJK 15/2022). Pada regulasi ini, emiten yang ingin melakukan pemecahan nilai saham (stock split) atau penggabungan saham (reverse stock) diharuskan mengantongi persetujuan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Salah satu hal baru yang diatur dalam POJK ini adalah perusahaan terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa atas rencana stock split dan reverse stock, sebelum pengumuman RUPS dalam rangka persetujuan stock split dan reverse stock,” jelas Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Kamis (8/9/2022).

Sebagaimana diatur pada Pasal 6 POJK 15/2022, dalam memberikan persetujuan prinsip, Bursa harus mempertimbangkan delapan hal. Pertama, tingkat likuiditas perdagangan saham perusahaan terbuka. Kedua, harga saham dan fluktuasi harga saham perusahaan terbuka. Ketiga, kinerja fundamental keuangan perusahaan terbuka. Keempat, rasio pemecahan saham dan penggabungan saham.

Kelima, jumlah saham beredar yang dimiliki oleh masyarakat. Keenam, pengawasan perdagangan saham perusahaan terbuka. Ketujuh, laporan penilaian saham yang disusun oleh penilai. Kedelapan, pertimbangan dari OJK.

Nyoman mengatakan, aturan tersebut mulai berlaku enam bulan setelah diundangkan pada 22 Agustus 2022. POJK ini merupakan regulasi pertama yang mengatur secara khusus mengenai stock split dan reverse stock

Sebelumnya, BEI mengatur beberapa ketentuan terkait stock split dan reverse stock dalam Surat Keputusan Direksi Bursa Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Nyoman berharap, keberadaan POJK 15/2022 dapat memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk pelaksanaan stock split dan reverse stock oleh perusahaan terbuka. “Dengan adanya prosedur persetujuan prinsip dari Bursa, diharapkan hal ini dapat memastikan bahwa pelaksanaan stock split dan reverse stock, khususnya terkait pemenuhan persyaratan dan jadwal pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan,” jelas dia.

Adapun sesuai Pasal 8 POJK 15/2022, BEI akan menerbitkan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian persetujuan atas stock split dan reverse stock paling lama tiga bulan sejak POJK ini berlaku.

Editor: Jauhari Mahardhika