Ini Syarat Pembentukan Bursa Karbon dari OJK

JAKARTA, Investor.id - Bursa karbon (carbon exchange), yang mencatat perdagangan efek berbasis karbon dicanangkan hadir di Indonesia tahun ini. Pembentukan bursa ini bertepatan dengan pemungutan pajak karbon.

"Kalau bursa karbon mau jalan tahun ini, pajak karbon juga harus jalan,” ujar Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, belum lama ini.

Mahendra menyebutkan, pemerintah tengah menyiapkan peraturan dan juga mekanisme pembentukan bursa perdagangan karbon. “Bursa karbon ini akan digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, peraturannya segera ditetapkan,” tegas dia.

Sementara itu beberapa hari lalu, Direktur Pengembangan Bisnis BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pembentukan bursa karbon dalam proses koordinasi. Prinsipnya, pemerintah telah mengakui peran penting yang dapat dimainkan oleh industri jasa keuangan dalam memperkuat komitmen keberlanjutan negara.

BEI, kata dia, sedang mempersiapkan kemungkinan menjadi tempat pertukaran karbon di Indonesia dan memulai diskusi dengan beberapa pihak untuk memperdalam pengetahuan. Dalam pr@mvgx.com disebutkan, diskusi bursa karbon termasuk membangun infrastruktur dan ekosistem pertukaran karbon yang kuat dan mendukung rencana pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan.

Dari beberapa literasi disebutkan, bursa karbon merupakan sistem yang mengatur pencatatan cadangan karbon, perdagangan karbon, dan status kepemilikan unit karbon. Hal ini sebagai mekanisme pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Payung hukum dari bursa karbon di Indonesia ada setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Bursa karbon disebut dalam bagian ketiga Pasal 23 UU PPSK yang menggunakan model omnibus law tersebut. Dengan adanya landasan hukum tersebut, pemerintah perlu segera mempersiapkan dan merealisasikan bursa karbon tersebut.

Mengenai urgensi untuk  merealisasikan bursa karbon itu, tahun 2030, negara-negara peserta Konferensi Perubahan Iklim Dunia (COP) yang berjumlah 196 harus mencapai target pengurangan emisi. Sesuai target pengurangan emisi tiap negara pada COP 26 di Glasgow tahun 2021 dan COP tahun 2022 di Mesir, diperkirakan banyak negara yang belum mampu memenuhi kewajiban pemenuhan pengurangan emisi nasional (nationally determined contribution/NDC) yang menjadi target masing-masing negara tersebut pada 2030.

Persetujuan Paris (COP) bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara (legally binding and applicable to all) dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan, berdasarkan kemampuan masing-masing (common but differentiated responsibilities and respective capabilities). Indonesia telah meratifikasi COP melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nation Framework Convention On Climate Change.

Terlepas dari keterdesakan untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca, kehadiran bursa karbon memang diperlukan koordinasi dan persiapan yang matang baik dari sisi sistem mau kesiapan dari infrasturktur dan dukungan informasi teknologi (IT) solutionnya yang mumpuni.

Editor: Harso Kurniawan