Bos OJK Sebut Tak Mudah Hadapi Tantangan 2025, Mengapa?

JAKARTA, investor.id – Bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka-bukaan mengenai tantangan dan ketidakpastian baik di tingkat global maupun domestik di 2025 yang disebut tidak akan lebih mudah.

Pasalnya, di level global, peraih gelar Master of Economics dari Monash University, Melbourne, Australia itu mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi global bakal meningkat secara terbatas dan normalisasi kebijakan suku bunga di AS dan negara lain terus berlanjut dengan laju yang lebih lambat.

“Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan monetary path dari berbagai otoritas moneter global yang akan memengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan,” papar Mahendra dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Imbasnya, kompleksitas pemulihan akan meningkat paralel dengan perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. Menurut Mahendra, trade policy yang ditentukan lebih pada aspek politik ketimbang ekonomi juga akan meningkatkan fragmentasi perdagangan global dan menurunkan volume perdagangan.

Begitupun, dengan mulai terjadinya divergensi kebijakan dan penerapan standar internasional di sektor keuangan antarnegara, dapat menciptakan perbedaan daya saing sektor keuangan.

Sementara di tingkat domestik, Mahendra menyebut, RI dihadapkan pada isu struktural seperti lemahnya serapan tenaga kerja sektor formal dan perlunya mempercepat pemulihan daya beli masyarakat khususnya bagi kelompok menengah bawah yang sampai saat ini masih tertahan.

Karena itu, di tengah downside risk tersebut, Mahendra menyatakan, OJK telah mengambil serangkaian langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan.

Serangkaian kebijakan itu terangkum dalam empat arah kebijakan prioritas. Pertama optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah; kedua, pengembangan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan; ketiga, penguatan kapasitas sektor jasa keuangan dan penguatan pengawasan, dan keempat peningkatan efektivitas penegakan integritas, dan perlindungan konsumen.

“Kami menyambut berbagai program prioritas yang diinisiasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas,” pungkas Mahendra.

Editor: Muawwan Daelami