Cegah Korupsi, KPK Pastikan Awasi Pembangunan IKN Nusantara

JAKARTA, investor.id   - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut.

"Dalam rangka rencana pembangunan ibu kota negara yang pertama, kami memandang perlu melakukan sinergi koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh kelembagaan. Setidaknya ada beberapa kementerian yang turut serta langsung di dalam perencanaan pembangunan IKN itu sendiri," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Firli mengatakan, KPK akan membangun sinergi dengan sejumlah kementerian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian PPN/ Bappenas.

"Sinergi ini penting untuk membangun komitmen yang sama bahwa dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan IKN tidak boleh ada regulasi yang rawan korupsi," katanya.

Menurut Firli, pembangunan ibu kota yang merupakan program dari pembangunan nasional diharapkan tidak menjadi celah prakatik korupsi. Potensi korupsi itu bisa dicegah dari mulai penganggaran hingga praktik pengerjaan pembangunan IKN tersebut.

"Di pelaksanaan pembangunan ibu kota negara, KPK mengambil peran sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 adalah melakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi tindakan korupsi. Jadi kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan," tegas Firli.

Firli menambahkan, KPK akan mengambil peran pencegahan, koordinasi dengan instansi berwenang, melakukan monitoring dan menyusun rencana aksi lewat Stranas PK.

“KPK juga akan mengembangkan aplikasi JAGA IKN agar masyarakat juga bisa turut mengambil peran,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, KPK sudah masuk dalam kelompok kerja yang ikut mengawasi persiapan, perencanaan dan pembangunan IKN. Keterlibatan KPK, kata Suharso bisa mencegah inefisiensi biaya lahan, dan harga-harga yang berkaitan dengan rencana pembangunan IKN.

“Jadi kami harap KPK melakukan pencegahan dalam setiap tahap pembangunan IKN ini agar tidak ada peluang korupsi,” katanya.  

Editor: Investor.id