Tekan Polusi Udara, Kemenaker Kaji Usulan Kebijakan WFH

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih melakukan kajian terhadap usulan pemberlakuan kembali bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai usulan untuk mengurangi polusi udara.

Jika pemerintah menerapkan kebijakan WFH diperkirakan menekan mobilitas dan berdampak pada pengurangan penggunaan kendaraan bermotor.

“Kami masih mendiskusikan, belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu himbauan menteri, atau himbauan swasta sendiri atau nanti pemerintah provinsi. Tapi, saya kira memang itu masalah yang harus diatasi,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kompleks Parlemen pada Rabu (16/8/2023).

Ida mengatakan, belum mengeluarkan himbauan agar perusahaan mewajibkan karyawan bekerja dari rumah. Sampai saat ini pihaknya masih melihat lebih detail terkait pengaruh penurunan mobilitas karyawan dan dampaknya ke pengurangan polusi udara.

“Kita belum sampai pada apakah mengimbau dalam bentuk surat, tapi itu menjadi wacana yang terus diskusikan. Tapi harus dicarikan jalan ke luar memang, jalan ke luar bagaimana polusi ini tidak semakin buruk,” kata Ida.

Namun, Ida menegaskan, polusi udara merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, penanganan masalah ini harus secara bersama-sama antar pemangku kepentingan. Dia harus melihat, jenis pekerjaan yang akan diberlakukan kebijakan work from home.

“Jika memang itu kan tentu mana pekerjaan yang bisa di wfh-kan mana yang tidak, kita belum sampai situ. Itu menjadi diskusi yang harus kita matangkan,” kata Ida.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait untuk mempersiapkan sejumlah langkah guna mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang sangat buruk dalam sepekan terakhir. Langkah tersebut dibagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Presiden tadi menegaskan bahwa jangka pendek harus ada intervensi dan harus segera dilakukan,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, usai mengikuti rapat terbatas pada Senin (14/8/2023).

Intervensi tersebut, kata Siti, antara lain dengan memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6, menambah ruang terbuka hijau (RTH), hingga menerapkan kembali work from home .

“Pada jangka menengah, mengurangi kendaraan fosil. Kita sudah punya MRT, LRT, kereta cepat dan juga agenda elektrifikasi. Pada jangka panjang, tentu saja juga sudah kita awali yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek,” kata Siti. (ark)

Editor: Investor.id