Gibran: Kedepankan Dialog untuk Kurangi Konflik Saat Pembangunan PSN

JAKARTA,investor.id - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan bila terpilih untuk memimpin dalam periode berikutnya maka upaya pembangunan di daerah akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Dalam hal ini pembangunan dilakukan dengan mengedepankan dialog bersama masyarakat.

“Memang kuncinya kita harus perbanyak dialog dengan para tokoh adat, kepala-kepala adat, dan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan yang masif ataupun ada PSN (Proyek Strategis Nasional) jangan sampai masyarakat adat tersingkirkan. Justru harus dirangkul dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama untuk masyarakat lokal, umkm lokal, dan masyarakat adat setempat,” ucap Gibran dalam debat cawapres 2024 di Jakarta Convention Center pada Minggu (21/1/2024).

Secara umum hingga akhir tahun 2023 lalu, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 190 PSN dengan total investasi sebesar Rp 1.515,4 Triliun, dan di samping capaian tersebut terdapat 30 proyek dan 9 program dalam status beroperasi Sebagian, 50 proyek dalam tahap konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi serta 37 proyek dan 4 program dalam tahap penyiapan.

Saat ini pemerintah sudah memiliki Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial , dimana dalam regulasi tersebut sudah ada 1,5 juta hektar hutan adat yang diakui. Gibran mengatakan pihaknya akan mendorong Rancangan Undang Undang Masyarakat Hukum Adat agar bisa menghadirkan keadilan. Dalam hal ini pemerintah akan menjalankan prinsip sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“RUU masyarakat hukum adat akan didorong lebih berkeadilan karena sesuai prinsip SDG yaitu no one left behind( tidak ada yan g tertinggal) keberlanjutan dan penyempurnaan,” tutur dia.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan guna mengantisipasi terjadinya konflik dalam pelaksanaan PSN maka pemerintah harus melibatkan masyarakat adat setempat. Khususnya dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat.

“Menghormati masyarakat adalah memberikan ruang hak ulayat mereka, hak budaya mereka, hak spiritual mereka, dan kewenangan mereka menentukan cara membangun dengan cara penghormatan. Ini bagian dari agar kita tidak salah jalan dalam pembangunan,” tutur Muhaimin.

Editor: Arnoldus Kristianus