Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah hingga Pilkada Selesai

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan menunda proses hukum para calon kepala daerah yang terindikasi terjerat masalah hukum, menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024,

Jaksa Agung memberikan memorandum penundaan tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya black campaign dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyampaikan hal tersebut usai mengikuti upcara peringatan Kejagung.

Harli mengatakan, memorandum Jaksa Agung tidak hanya berlaku saat Pemilihan Umum 2024, untuk calon presiden dan wakil presiden, dan legislatif, juga berlakua pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Penundaan proses hukum calon kepala daerah yang dilakukan kejaksaan agung untuk menghindari adanya black campaign, atau hukum dijadikan alat politik praktis oleh seseorang untuk menjatuhkan satu sama lain.

“Bukan maksud hukum melindungi kejahatan, tapi bertujuan menjaga obyektivitas agar tidak ada kampanye hitam.” Tuturnya.

Harli menegaskan, Kejagung tetap akan melanjutkan proses hukum tersebut setelah pilkada selesai. 
"Setelah itu (Pilkada 2024), tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan," ucapnya.

Sebelumnya Jaksa Agung St Burhanuddin menerbitkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis.

Burhaduddin mengatakan, INSJA tersebut diterbitkan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan memorandum Jaksa Agung Nomor 128 tentang optimalisasi peran intelijen kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024.

Burhanuddin mengatakan, dalam INSJA tersebut, dia menegaskan kepada jajaran Korps Adhyaksa untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan-nya masing-masing dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Menunda proses pemeriksaan, baik dalam setiap tahap penyelidikan maupun penyidikan, terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilu sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai dengan selesai rangkaian penyelenggaraan pemilu berjalan," tuturnya.

Editor: Maswin