KPK Bayi Reformasi, Bukan Anak Kandung Pemerintahan Megawati

BOGOR, investor.id – Inisiatif pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih sering diperdebatkan. Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menegaskan lembaga yang dipimpinnya saat ini merupakan bayi hasil reformasi.

Dia menekankan KPK bukan anak kandung pemerintahan Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri.

“Jadi tolong jangan dibolak-balik. Bayi ini adalah bayi reformasi. Bayi yang karena tuntutan reformasi, dilahirkan di zaman pemerintahan Megawati. Itu yang benar,” kata Nawawi saat agenda media gathering KPK, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Nawawi berdalih, pembentukan KPK merupakan perintah undang-undang (UU). Dia pun meminta publik memahami terkait kelahiran KPK, informasi mengenai hal ini jangan diputarbalikkan.

“Jangan dibalik. Seakan-akan bayi ini anak kandung pemerintahan Megawati yang lahir di zaman reformasi,” ungkap Nawawi.

Nawawi menekankan, pembentukan KPK merupakan tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal 43 UU Tipikor memerintahkan pembentukan KPK paling lambat dua tahun setelah UU disahkan. 

“Nanti dia dilahirkan pada 27 Desember 2002 dengan UU 30 (tahun) 2002. Bayi itu terlambat lahir 1 tahun 4 bulan,” ujar Nawawi.

Untuk itu, Nawawi menekankan KPK lahir karena adanya tuntutan reformasi.

Editor: Maswin