Pimpinan KPK Diingatkan untuk Lepas dari Konflik Kepentingan

JAKARTA, investor.id – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk harus lepas dari konflik kepentingan. Hal ini disampaikan Christina Clarissa Intania, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).

Christina menegaskan, pimpinan KPK periode 2024-2029 terpilih harus terbebas dari konflik kepentingan mana pun, baik dengan lembaga negara maupun swasta.

"Penting untuk pimpinan KPK memiliki rekam jejak yang relevan dan akuntabel, serta bisa bekerja dengan jernih tanpa memikirkan balas budi atau tuntutan untuk mengakomodasi kepentingan mana pun, selain rakyat dan penegakan hukum serta keadilan," ungkapnya, seperti dikutip Sabtu (14/9/2024).

Transparansi menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan KPK, karena korupsi akan marak ketika tidak ada akuntabilitas dan pengawasan yang baik. Dengan demikian, Christina mengatakan penting bagi pemimpin KPK mendatang untuk memiliki aspek tersebut.

"Pimpinan KPK harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas sebaik mungkin, sehingga bisa selaras dalam penindakan kasus pidana korupsi dalam masa kepemimpinannya," tegas Christina.

Tak hanya itu, transparansi dan akuntabilitas juga harus dimiliki oleh dewan pengawas KPK ke depan. Hal ini dapat terwujud apabila dewan pengawas bekerja dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Jangan sampai adanya dewan pengawas dengan segala fungsinya malah menghambat kinerja KPK untuk cepat dan tanggap dalam pemberantasan korupsi. Jangan sampai dewan pengawas malah menumpulkan KPK dalam beroperasi," pesan peneliti itu.

Di sisi lain, Christina juga menyoroti latar belakang nama-nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK periode 2024-2029 yang lolos tes asesmen. Menurut dia, secara proporsi, terlihat unsur penegak hukum masih mendominasi daftar nama yang lolos ke tahap selanjutnya.

Editor: Grace El Dora