Alasan Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

JAKARTA, investor.id – Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlaku dalam beberapa tahun belakangan dikeluhkan sejumlah orang tua murid. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta penerapan sistem zonasi dapat dikaji ulang.

Sistem zonasi mulai diterapkan pada PPDB Tahun 2017 era Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Sistem zonasi mengharuskan sekolah yang diselenggarakan pemerintah untuk menerima calon peserta didik yang berada pada radius zona terdekat sekolah.

Dengan demikian, penerimaan calon peserta didik ditentukan berdasarkan radius zona terdekat mencakup 90% dari total peserta didik yang diterima. Sisanya 10% diisi oleh calon peserta didik dari jalur prestasi atau perpindahan domisili.

Sebagai tujuannya, sistem zonasi berupaya mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga hingga membantu analisis perhitungan distribusi guru. Sehingga pemerintah daerah juga lebih mudah untuk mengidentifikasi bantuan supaya lebih tepat sasaran.

Dalam perjalanannya, muncul sejumlah persoalan dalam sistem zonasi tersebut. Salah satu hal yang disorot Wapres Gibran adalah mengenai pemerataan jumlah guru.

“Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama Rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata,” ungkap Gibran, Senin (11/11/2024).

Ia juga menyampaikan ada beberapa provinsi yang tidak sesuai komposisinya seperti guru di Jawa maupun di luar Jawa. Ia mengatakan hal ini merupakan PR untuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

“Ada provinsi, tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” jelas Gibran.

Kebijakan Baru pada PPDB 2025

Editor: Prisma Ardianto