Alasan Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi PPDB

Wapres Gibran dalam Rakor Evaluasi menuturkan bahwa pembahasan sistem zonasi sekolah dilakukan dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo Subianto khususnya di bidang pendidikan yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, dan pendidikan.

Kebijakan PPDB merupakan pintu masuk peserta didik sebelum mengenyam pendidikan di satuan pendidikan, yang saat ini masih memerlukan penyempurnaan untuk memastikan akses yang setara dan berkeadilan, menjaga kualitas pembelajaran, meningkatkan kualitas satuan pendidikan negeri dan swasta, serta memiliki tata kelola integritas.

Sementara itu, rekrutmen Guru PPPK dibutuhkan untuk memastikan layanan pendidikan terus berjalan dan memenuhi standar mutu di seluruh Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengaku akan mengkaji ulang sistem zonasi PPDB. Kemendikdasmen telah mengundang para kepala dinas dari seluruh Indonesia untuk melakukan kajian, dimana saat ini sedang menelaah masukan-masukan terkait sistem zonasi tersebut.

“Kemarin kita sudah tampilkan juga beberapa praktik, baik dari Kabupaten-Kota yang ada di Indonesia, tentang zonasi yang sekarang belum kita putuskan," kata Mu'ti saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Meskipun belum mendapatkan hasil, Mu'ti berharap kajian zonasi dapat diimplementasikan segera. Dia mengatakan pada tahun ajaran baru mendatang atau pada PPDB 2025 sudah ada keputusan mengenai kembali mengadopsi sistem zonasi atau tidak.

“Kalau misalnya dilanjutkan, apakah kita lanjutkan seperti sekarang, atau ada perubahan dan sebagainya. Nanti akan kita ceritakan lebih lanjut. Sebab itu masih berkaitan dengan penerimaan siswa baru pada tahun ajaran yang masih bulan Juli," jelas Mu'ti. 

Editor: Prisma Ardianto