KPK Duga Yayasan Penerima Dana CSR BI Punya Kaitan dengan Anggota DPR

JAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga sejumlah yayasan yang menerima aliran dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) punya kaitan dengan anggota DPR. Hal ini yang tengah KPK dalami untuk mengungkap kasus ini.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menerangkan, aliran dana CSR tersebut mekanismenya melalui yayasan. Jadi orang tersebut (anggota DPR) memiliki yayasan seperti yayasan anak yatim, dhuafa, dsb. Dana CSR tersebut lalu ditujukan kepada yayasan yang sudah dipilih atau direkomendasikan, padahal masih terafiliasi dengan anggota DPR tersebut.

"Misalkan saya punya yayasan, saya sendiri punya yayasan, 'sudah ke yayasan c saja'. Nah itu tapi kan sama-sama tetap di yayasan. Artinya CSR itu sama-sama tetap di yayasan. Tapi untuk yayasan itu adalah afiliasi dengan saya atau saya misalkan menunjuk saja, itu yang sedang kita dalami," ungkap Asep di Jakarta, Senin (30/12/2024).

KPK juga menelusuri seputar mekanisme pemilihan yayasan yang mendapatkan dana CSR. Spesifiknya yang tengah didalami yakni soal adanya pemberian rekomendasi yayasan yang menerima dana CSR.

"Bisa kan menunjuk 'yayasan ini yayasan ini silakan'. Dianya tidak terlibat. Tapi kalau yayasan milik saya atau saya misalkan meng-hire saudara saya untuk bikin yayasan atau misalkan kenalan saya bikin yayasan, nah ada afiliasi dengan saya, nah itu balik lagi seperti itu," sambungnya. 

Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem, Satori (ST) rampung diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (27/12/2024). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

Seusai rampung diperiksa KPK, Satori menyebut ada pemakaian dana CSR BI untuk program kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan (dapil).

“Programnya kegiatan sosialisasi di dapil,” kata Satori di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Satori menyebutkan dana CSR dimaksud mengalir lewat yayasan. Seluruh anggota Komisi XI pun dia sebut menerima program dimaksud.

“Semua anggota Komisi XI programnya itu dapat. Bukan kita aja,” ujar Satori.

Editor: Maswin