Menteri ATR/BPN Pecat 6 Pegawainya Buntut Kasus Pagar Laut Tangerang

JAKARTA, investor.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasinal (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, pihaknya memberikan sanksi berupa pemecatan dan saksi berat terhadap pegawai ATR/BPN di daerah yang terlibat kasus pagar laut di pesisir utara pantai Tangerang, Banten.

Nusron menuturkan, 6 pegawaai sedang dalam proses pemecatan, sedangkan 2 pegawai lainnya mendapat sanksi berat. Nusron tidak menjelaskan apa sanksi berat yang dimaksud.

"Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai," ujar Nusron saat menyampaikan paparan dalam rapat Komisi II DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Nusron lalu menyebutkan 8 pegawai yang mendapatkan sanksi sebagai buntut dari kasus pagar laut Tangerang.  Mereka adalah JS selaku Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu; SH selaku eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; ET selaku eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan.

Kemudian, WS sebagai Ketua Panitia A; YS sebagai Ketua Panitia A; NS sebagai Panitia A; LM selaku eks Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET; dan KA sebagai Ex-PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. 

"Delapan orang ini yang sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh inspektorat, tinggal proses peng-SK-an sanksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut," tandas Nusron.

Selain itu, kata Nusron, pihaknya melakukan pembatalan terhadap sejumlah hak atas tanah di wilayah pesisir pantai Utara Tangerang tersebut. Pembatalan hak tersebut dengan memperhatikan beberapa ketentuan.

Pertama, kata dia, pembatalan hak atas tanah bagi yang proses pembuktian yuridisnya tidak betul. Kedua pembatalan hak atas tanah yang prosedurnya tidak betul. Ketiga pembatalan hak atas tanah terhadap material yang sudah tidak ada, meskipun secara yuridis dan prosedural benar.

"Kemudian nomor dua kita melakukan audit investigasi terhadap penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut kita merekomendasikan pertama rekomendasi pencabutan lisensi kepada kantor jasa survei berlisensi (KJSB) karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta," pungkas Nusron.

Editor: Maswin