Hakim Tolak Permohonan Praperadilan, Status Tersangka Hasto Tetap Sah

JAKARTA, investor.id - Hakim tunggal praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto menolak permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam putusannya, Djuyamto menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian, status Hasto sebagai tersangka tetap sah.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Djuyamto saat sidang putusan di PN Jaksel, Kamis (13/2/2025).

Diketahui, Hasto melakukan perlawanan atas penetapan tersangka tersebut dengan menempuh praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam petitum permohonannya, elite PDIP itu memohon hakim tunggal praperadilan PN Jaksel membatalkan status tersangka tersebut.

"Menyatakan bahwa perbuatan termohon (KPK) yang menetapkan pemohon (Hasto) sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal," bunyi keterangan petitium permohonan pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jaksel, dikutip Rabu (5/2/2025).

Hasto dalam petitum permohonannya, meminta agar surat perintah penyidikan dari KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka yakni nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 dinyatakan tidak sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal. Dia juga meminta agar penyidikan oleh KPK terhadapnya dihentikan.

Tak lupa, Hasto juga meminta supaya larangan bepergian ke luar negeri yang diberlakukan kepadanya buntut penyidikan kasus tersebut untuk dicabut. Hakim diminta menyatakan pemberlakukan larangan tersebut tidak sah. 

Sementara itu, KPK mengeklaim penetapan Hasto sebagai tersangka telah dilakukan sesuai prosedur. Oleh karenanya, lembaga antikorupsi itu berharap agar permohonan praperadilan Hasto ditolak oleh hakim.

"KPK masih berpegang pada pernyataan sebagaimana sebelum-sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa kami meyakini tindakan penetapan tersangka terhadap saudara HK sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Editor: Maswin