Wakil Rektor UI Ingatkan Janji Konstitusi agar Sisihkan 20% Anggaran untuk Pendidikan

JAKARTA, investor.id – Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menanggapi efisiensi yang terjadi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), salah satunya terkait pemangkasan anggaran riset.

Hamdi mengingatkan janji konstitusi terhadap pendidikan. Sesuai konstitusi, pemerintah wajib menyisihkan 20% jatah anggaran untuk kepentingan pendidikan. Karena itu, Menurut Hamdi, pemerintah wajib memenuhi janji tersebut terlebih dahulu sebelum melakukan efisiensi anggaran.

"Kalau saya kan pegangannya konstitusi, dalam konstitusi kita kan mengamanatkan 20% anggaran untuk pendidikan. Nah itu dulu kewajiban yang harus ditunaikan, karena ini janji konstitusi nanti urusan balancing-nya bagaimana anggaran per tahun itu tergantung pemerintah," ungkapnya, Minggu (16/2/2025).

Sebagai sosok yang terjun langsung di dunia pendidikan, Hamdi mengaku saat ini efisiensi anggaran untuk riset dinilai perlu perhitungan yang matang. Sebab jika dana riset di level perguruan tinggi dipotong, hal itu akan berdampak juga di tahap pendidikan dasar.

Di sisi lain, budaya riset sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Tidak hanya itu, potensi perguruan tinggi di Indonesia juga bisa masuk di radar global.

"Padahal kita perlu mempercepat budaya riset dan mempercepat kemungkinan-kemungkinan perguruan tinggi masuk di Radar global," jelas Hamdi.

Riset pun menjadi komponen paling dominan dalam menaikkan level pendidikan di Indonesia. Hamdi pun berharap agar dana riset nantinya tidak dipangkas.

"Nah itu lewat riset komponen paling besarnya. Jadi kalau misi itu enggak tercapai kita sulit menembus misalnya dalam peringkat 20 top dunia. Kita 100 top aja susah, jadi ya kita mentok di 600 sampai 800. Kalau dari kami perguruan tinggi tetap menuntut kalau bisa dana pendidikan dan dana riset tidak dipotong," sambungnya. 

Polemik efisiensi anggaran itu pun dipandang Hamdi menjadi sebuah dilema bagi pemerintah. Sebab semua pihak saat ini diyakini ingin diprioritaskan. Namun bagi Hamdi takaran jatah anggaran pendidikan sudah sangat jelas dalam konstitusi.

"Ya mungkin ini memang dilema menurut saya, semua merasa paling prioritas kalau ditanya orang infrastruktur pasti mereka merasa prioritas, ditanya orang IKN juga minta prioritas, nanti (orang) industri juga prioritas," tuturnya.

Editor: Maswin