Dasco Tegaskan Revisi UU TNI Fokus pada 3 Pasal, Tak Singgung Dwifungsi TNI

JAKARTA, investor.id – DPR dan Pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI). Revisi UU ini hanya difokuskan pada tiga pasal yang tidak terkait sama sekali dengan dwifungsi TNI. 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, dari ketiga pasal yang dibahas tersebut, sama sekali tidak terkait dengan dwifungsi TNI. Dia pun memastikan DPR akan menjaga supremasi sipil dalam RUU TNI.

"Dalam revisi UU TNI hanya ada 3 pasal, yakni Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47. Tidak ada pasal-pasal lain yang kemudian di-draft yang beredar di medsos itu saya lihat banyak sekali dan kalaupun ada pasal-pasal yang sama, yang kita sampaikan itu juga isinya sangat berbeda," ujar Dasco saat konferensi pers di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Pasal 3 ayat (2) RUU TNI, kata Dasco, terkait dengan kedudukan TNI sehingga sifat internal. Sementara, Pasal 3 ayat (1) terkait pengerahan dan penggunaan kekuatan militer TNI yang berkedudukan di bawah presiden, tidak ada perubahan

"Kemudian ayat (2) kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan rencana strategis TNI, itu berada di koordinasi Kemenhan, ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya," jelas dia.

Kedua, kata dia, Pasal 53 RUU TNI tentang usia pensiun, yang mengacu pada UU institusi lain. Menurut dia, terdapat kenaikan batas usia pensiun yang bervariatif antara 55 tahun sampai 62 tahun.

"Ketiga, Pasal 47 yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga, prajurit aktif dapat menduduki jabatan kementerian, lembaga," ungkap Dasco.

Dalam Pasal 47 UU TNI sebelum direvisi, kata Dasco, hanya ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI aktif. Setelah ada revisi, ada perluasan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga. Dia mencontohkan penempatan prajurit TNI aktif di Kejaksaan Agung dan pengelolaan perbatasan. 

"Pada saat ini sebelum direvisi ada 10, kemudian ada penambahan karena masing-masing instansi di UU dicantumkan sehingga kita masukan ke revisi UU TNI, seperti Kejaksaan Agung misalnya karena ada Jaksa Agung Pidana Militer yang di UU Kejaksaan dapat dijabat oleh TNI, di sini kita masukan," pungkas Dasco.

Editor: Maswin