KPK Ingatkan ASN dan APH Tak Minta THR ke Perusahaan atau Masyarakat

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum (APH) agar tak meminta tunjangan hari raya (THR) ke kalangan masyarakat atau perusahaan. Hal itu mengingat mereka sudah menerima THR dalam kapasitas sebagai pegawai pemerintah. Permintaan tersebut dapat disebut sebagai pungutan liar (pungli).

"Aparat pemerintah baik ASN maupun APH sudah menerima THR sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pegawai pemerintah, sehingga tidak boleh lagi meminta THR kepada masyarakat atau perusahaan," kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, Selasa (25/3/2025). 

Wawan menekankan, pada prinsipnya THR diberikan perusahaan atau majikan kepada para pegawainya di luar gaji yang mereka terima tiap bulan. Oleh sebab itu, tak ada kewajiban bagi perusahaan atau majikan memberikan THR kepada mereka yang bukan pegawainya.

Upaya meminta THR ke masyarakat atau perusahaan bisa menimbulkan masalah baru jika dibiarkan. Menurut Wawan, bisa saja ASN dan APH yang kerap meminta THR ke masyarakat atau perusahaan dapat berujung pada tindakan pemerasan.

"Kalau tindakan itu dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan orang-orang ini ke depan akan melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk pemerasan, karena biasanya permintaan tersebut diiming-imingi dengan kenyamanan dan keamanan berusaha di lingkungan setempat," ujar Wawan.

Wawan memandang, pemerasan atau pungli menjelang Lebaran dapat terjadi karena tak tertanamnya nilai-nilai antikorupsi di dalam diri para pelaku. Mereka justru terdorong dengan sifat serakah, sehingga ingin mendapatkan uang lebih dengan mudah namun menyalahi aturan. 

Wawan meminta masyarakat untuk melaporkan ke inspektorat pemda setempat atau aparat penegak hukum terdekat bila melihat atau mendapatkan perlakuan seperti itu.

“Dapat pula melapor ke KPK melalui kanal pengaduan jika oknum tersebut adalah orang yang menjadi kewenangan KPK sebagaimana tercantum pada Pasal 11 UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ungkap Wawan.

Editor: Maswin