Lebaran 2025, KPK Ingatkan Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Harus Ditindak

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepala daerah dan satuan pengawas mencegah terjadinya penyalahgunaan kendaraan dinas di momen Lebaran 2025. Mereka diminta aktif dalam melakukan berbagai upaya pencegahan.

"Kepala daerah dan satuan pengawas atau inspektorat seharusnya bisa secara aktif melakukan pemantauan dan pengawasan, agar penyalahgunaan kendaraan dinas ini dapat dilakukan pencegahan secara efektif," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Senin (31/3/2025).

Hal ini disampaikan, mengingat KPK memperoleh informasi adanya kepala daerah yang justru memberikan izin penggunaan kendaraan dinas untuk mudik kepada para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya dalam momentum Lebaran kali ini. Lembaga antikorupsi itu pun meminta kepala daerah memberi sanksi terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran.

"Kepala daerah atau inspektorat juga dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran," jelas Budi.

KPK menekankan, kendaraan dinas merupakan salah satu aset negara atau daerah yang mesti dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Tujuannya supaya tidak menimbulkan potensi kerugian negara maupun daerah. Dengan demikian, pemanfaatannya harus murni untuk kepentingan negara atau daerah, bukan pribadi.

"Kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi," ungkap Budi.

KPK pun mewanti-wanti kepala daerah yang seharusnya bisa menjadi teladan terhadap jajarannya dalam hal pencegahan korupsi di momen Lebaran kali ini. Mereka semestinya memberikan imbauan yang melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik kepada jajarannya.

"Pengelolaan aset daerah ini juga menjadi salah satu fokus area dalam monitoring centre for prevention (MCP) yang dilakukan KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah," tutur Budi.

Editor: Thomas Harefa