KPK Terima 561 Laporan Gratifikasi Lebaran dari 106 Instansi 

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 561 pelaporan gratifikasi terkait Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Hingga 10 April 2025, nilai dari gratifikasi yang dilaporkan tersebut mencapai ratusan juta rupiah.

“Pelaporan tersebut disampaikan oleh 453 pelapor yang berasal dari 106 instansi. Adapun jumlah objek gratifikasi atas seluruh laporan tersebut sebanyak 605 dengan total senilai Rp 341 juta," kata anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (11/4/2025).

Budi merinci, ada 520 pelaporan penerimaan gratifikasi dan 41 lainnya merupakan laporan penolakan gratifikasi. Objek gratifikasi yang dilaporkan terdiri dari berbagai jenis barang.

"Sejumlah 397 objek gratifikasi senilai Rp 211 juta berjenis karangan bunga, hidangan, hingga makanan dan minuman. Kemudian 182 objek gratifikasi lainnya berbentuk tiket perjalanan, fasilitas penginapan hingga fasilitas lainnya dengan nilai Rp 112 juta," ungkap Budi.

Selain itu, ada juga 16 objek gratifikasi berupa cenderamata atau plakat senilai Rp 7 juta. Lalu ada sembilan objek gratifikasi berupa uang tunai, voucher, dan alat tukar lainnya dengan nilai Rp 9,9 juta. KPK turut menerima laporan atas satu objek gratifikasi lainnya senilai Rp 100 ribu.

"Sehingga total nilai pelaporan objek gratifikasi mencapai Rp 341 juta," ujar Budi.

Menurut Budi, KPK akan menganalisis pelaporan gratifikasi tersebut untuk menentukan apakah termasuk wajib lapor dan diusulkan menjadi milik negara atau tidak wajib lapor sehingga bisa menjadi milik pelapor.

KPK mengapresiasi para aparatur sipil negara (ASN) yang telah melaporkan gratifikasi tersebut.

Budi memastikan, KPK masih terus menerima pelaporan gratifikasi terkait Hari Raya Idulfitri 2025 hingga 30 hari sejak diterima. Para pegawai negeri maupun penyelenggara negara pun diimbau untuk menolak segala bentuk gratifikasi sejak awal. 

"Namun apabila terlanjur menerima, maka mereka wajib melaporkan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) atau kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) pada masing-masing instansi," tutur Budi.

Editor: Maswin