DPR Minta Kemendagri Cabut Status Ormas yang Terlibat Premanisme

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut status ormas nakal yang terlibat premanisme. Menurutnya, preman berkedok ormas tersebut sangat meresahkan masyarakat dan para pengusaha.

"Mereka telah menebar teror, menimbulkan keresahan, membuat kekacauan, dan merusak tatanan sosial. Maka, mereka harus ditindak," katanya dalam keterangannya Jumat (9/5/2025). 

Indrajaya menambahkan, ormas yang nakal sejatinya tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas yang diatur dalam undang-undang, tepatnya Pasal 5 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

Dalam pasal tersebut, tujuan dibentuknya ormas diantaranya meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga berkewajiban melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Apabila merujuk pada tujuan keberadaan ormas itu, maka ormas yang terlibat dalam premanisme itu jelas sudah melanggar aturan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Ormas. 

Lantaran alasan tersebut, Indrajaya pun mendesak Kemendagri mencabut status ormas nakal yang terlibat premanisme.

"Apa yang telah mereka lakukan bertolak belakang dengan tujuan ormas itu sendiri. Mereka bukan hanya tidak menjalankan fungsi ormas, tapi juga melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan ormas," katanya.

Editor: Maswin