KPK Buka Opsi Panggil UU Ruzhanul Ulum dalam Kasus Dana Iklan BJB

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk memanggil dan memeriksa Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) UU Ruzhanul Ulum dalam kasus dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pemanggilan dilakukan bergantung hasil analisis keterangan para saksi yang sudah diperiksa.

"Keterangan-keterangan tersebut tentu penyidik akan menganalisis. Nantinya pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab dalam dugaan perkara ini," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Menurut Budi, penyidik KPK terus mendalami keterangan dari para saksi untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab atas kasus BJB. Selain itu, pemanggilan dan pemeriksaan para saksi juga tergantung kebutuhan penyidik.

"Penyidik masih mendalami setiap informasi dan keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil," tandas Budi.

KPK, kata Budi, bahkan belum ada tanda-tanda memanggil dan memeriksa Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kasus ini. Padahal KPK sudah menggeledah rumah dan menyita sejumlah aset milik Ridwan Kamil.

Menurut Budi, pemanggilan dan pemeriksaan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi tersebut tergantung kebutuhan penyidik KPK untuk mendalami berbagai keterangan dari saksi.

"Menunggu kebutuhan penyidik ya untuk meminta keterangan saksi nantinya," ujar Budi.

Karena itu, Budi juga belum bisa memastikan KPK akan memeriksa Ridwan Kamil. Hingga saat ini, kata dia, belum ada jadwal pemanggilan Ridwan Kamil. "Sampai saat ini belum dijadwalkan," tandas Budi.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni mantan Direktur Utama (Dirut) BJB Yuddy Renaldi (YR), pimpinan divisi corsec BJB Widi Hartono (WH), pengendali agensi Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi Suhendri (S), dan pengendali agensi, Sophan Jaya Kusuma (SJK). KPK mengendus dugaan kerugian negara sekitar Rp 222 miliar terkait kasus ini.

Editor: Maswin