Pengerahan TNI ke Kejaksaan Menyimpang dari Fungsi Militer

JAKARTA, investor.id - Pengerahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke kantor-kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia menuai sorotan tajam dari kalangan kampus dan pegiat masyarakat sipil. Kebijakan Panglima TNI itu dinilai bertentangan dengan semangat awal reformasi yakni menjaga supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.

Dosen dan pengamat sosial-politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Kepulauan Riau, Robby Patria mengatakan, kehadiran TNI di kantor kejaksaan dikhawatirkan bisa membuka celah penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan batas sipil-militer.

”Sudah banyak masukan masyarakat sipil agar Panglima TNI membatalkan kebijakan ini karena dinilai menyimpang dari fungsi pokok militer. Apalagi, tak ada peristiwa luar biasa yang mengancam institusi Kejaksaan,” ujar dia dalam pernyataan tertulis yang diterima Investor Daily, Kamis (15/05/2025).

Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menambahkan, jika saja Panglima TNI memiliki informasi terkait ancaman terhadap institusi Kejaksaan yang tak diketahui oleh institusi lain, sebaiknya informasi tersebut disampaikan ke pihak kepolisian karena tugas menjaga keamanan dan ketertiban menjadi domain Polri.

”Kita harus menjaga agar prinsip-prinsip dasar tata kelola negara yang demokratis ditegakkan oleh segenap elit politik, sipil maupun militer,” tegas dia.

Robby menguraikan, nota kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan belum cukup dijadikan rujukan hukum bagi pengerahan pasukan militer untuk menjaga institusi Kejaksaan. Sebab, menurut UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, setiap pelibatan militer dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus melalui keputusan politik negara.

“Pengerahan semacam itu tidak bisa menggantikan regulasi formal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden,” lanjut dia. Lebih lanjut Robby mengingatkan, agar publik menjadikan peristiwa tersebut sebagai momentum untuk terus mengawal agenda reformasi TNI pasca-reformasi 1998.

“Kita perlu melihat kebijakan seperti dengan lensa yang kritis karena publik ingin melihat TNI kita fokus menjadi alat pertahanan negara yang andal di tengah tantangan geopolitik yang makin berat,” ujar dia.

Editor: Nasori