KPK Kaji Posisi Pimpinan di BPI Danantara

JAKARTA, investor.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membenarkan pihaknya masih mengkaji posisi pimpinan lembaga antirasuah tersebut di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Setyo mengatakan, kajian tersebut dilakukan melalui Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal KPK.

“Pastinya juga mendapatkan masukan dari pegawai-pegawai, baik struktural maupun fungsional yang lain,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (20/5/2025). Menurutnya, KPK juga melakukan kajian untuk menanggapi Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan/ atau jabatan lain selama menjadi anggota KPK.

“Jadi, supaya nanti tidak salah memaknai tentang masalah rangkap jabatan, karena itu kan sering kali ya banyak juga orang yang memaknai bahwa rangkap jabatan itu sakleknya seperti apa, dan itu harus dipahami juga,” sebut Seyo Budiyanto. Oleh sebab itu, setelah kajian dilakukan secara komprehensif, maka KPK akan memutuskan sikap apakah posisi pimpinan di BPI Danantara tepat atau tidak.

“Namun demikian, ya KPK tidak akan meninggalkan begitu saja. Bisa saja nanti tetap melakukan proses pendampingan karena kami memiliki kedeputian pencegahan untuk kemudian melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pihak tadi untuk menjaga supaya tetap on the track (sesuai tugasnya, red),” jelas Setyo Budiyanto.

Sebelumnya, BPI Danantara mengumumkan struktur kepengurusan lengkap di Jakarta pada 24 Maret 2025. Pengumuman jajaran pengurus disampaikan langsung oleh Pejabat Eksekutif Utama (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Dalam kepengurusan tersebut, KPK diwakili Ketua KPK tergabung dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.

Editor: Grace El Dora