KPK Sita 3 Unit Mobil KPK dari Kemenaker Terkait Kasus Peras dan Gratifikasi TKA

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 3 unit mobil setelah menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Selasa (20/5/2025). Penggeledahan ini terkait dugaan pemerasan serta suap (gratifikasi) dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta).

"Terkait dengan kegiatan pengeledahan yang dilakukan oleh KPK di Kementerian Ketenagakerjaan bahwa dari hasil kegiatan pengeledahan tersebut, KPK atau tim penyidik menyita tiga kendaraan roda empat," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

Budi belum merinci secara detail barang bukti lain selain mobil dari hasil penggeledahan di Kemenaker. Termasuk, identitas tersangka belum diumumkan KPK.

"Kemudian terkait dengan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara dan juga pasal yang disangkakan, kami nanti akan sampaikan pada waktunya," tutur Budi.

Budi juga mengatakan, KPK mengapresiasi dukungan Menteri Tenaga Kerja Yassierli dalam pengusutan kasus peras TKA tersebut.

"KPK juga menyampaikan apresiasi atas dukungan, komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang KPK sedang lakukan. Di sisi lain KPK juga terus mendorong upaya-upaya pencegahan khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan," pungkas Budi.

Diketahui, kasus peras dan suap dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini terjadi pada periode 2020-2023. KPK mulai melakukan penyelidikan atas kasus ini sejak Juni 2024 berdasarkan laporan dari masyarakat. Pada bulan Mei 2025, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka atas kasus ini.

Editor: Maswin